Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Enggan Berikan Tanggapan,DPRD Berjanji Akan Bahas Dugaan Penambahan Dua Paket Proyek PUPR Tubaba
Rabu, 12-06-2024 - 21:54:56 WIB
Enggan Berikan Tanggapan, DPRD Berjanji Akan Bahas Dugaan Penambahan Persyaratan Dua Paket Proyek PUPR Tubaba
TERKAIT:
   
 

Tubaba, Liputanonline.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Enggan memberikan tanggapan terkait Dugaan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender Paket Proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024.

Ponco Nugroho berdalih bahwa hal itu merupakan kewenangan Komisi III DPRD Tubaba. Dengan alasan Dinas PUPR dibawah Ke pengawasan Komisi III DPRD Tubaba. Sehingga Ketua DPRD Tubaba enggan untuk memberikan Tanggapan.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Tubaba berjanji Akan Membahas Permasalahan tersebut dengan Pihak Dinas PUPR yang dijadwalkan Minggu Depan.

Ponco Nugroho. Ketua DPRD Tubaba. Senin (10/6/2024) Melalui Sambungan Watshap Ketika dimintai tanggapan terkait dengan pemberitaan Dugaan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang) Dua Paket Proyek Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang dan Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa berdalih bahwa Pengawasan PUPR merupakan kewenangan Komisi III.

"Tanya Komisi III geh, kita kan harus pelajari itu dokumen mana yang melanggar, Bagaimana mau menanggapi PUPR kan Komisi III Nanti kita kordinasikan sama komisi III" Kata Ponco Nugroho sembari mematikan panggilan telepon.

Terpisah Paisol, Ketua Komisi III DPRD Tubaba. Rabu (13/6/2024) Ketika dimintai tanggapan terkait dengan pemberitaan mengaku tidak mengetahui adanya Informasi permasalahan tersebut sehingga dirinya berjanji berjanji akan membahas permasalahan tersebut yang di jadwalkan pada Minggu Depan.

"Minggu depan kan ada Rapat lagi,  sekalian nanti kita bahas dengan Pihak Dinas PUPR," Kata Paisol

Diberitakan sebelumnya,
Pokja UKPBJ Sebut Penambahan Persyaratan Tambahan Berdasarkan Kebutuhan PPK Atas Persetujuan PA PUPR Tubaba

Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menyebutkan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang) Dua Paket Proyek Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang dan Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa Berdasarkan Kebutuhan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas persetujuan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba).

Hal itu tertuang dalam Surat Rekomendasi yang di tandatangani langsung oleh Kepala Dinas PUPR Tubaba sebagai Acuan Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang) UKPBJ Tubaba.

Beberapa Pokja UKPBJ. Kamis (6/6/2024) di ruang kerjanya. Ketika dimintai keterangan Dasar Pokja Menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Tender (Dokumen Lelang) Berdalih bahwa hal itu berdasarkan Kebutuhan PPK yang telah mendapatkan persetujuan dari PA PUPR Tubaba.

"Berdasarkan Kebutuhan PPK yang mendapatkan Persetujuan dari PA dan sudah ada dalam dokumen Lelang" Elak Mereka.

Menurut Pokja Penambahan Persyaratan Tambahan tersebut atas Permintaan dari PPK PUPR.

"sesuai Kebutuhan PPKnya, sesuai Justifikasi PPKnya Kalau PPK tidak minta kita ga mungkin mengada ada" Beber Mereka.

Diberitakan sebelumnya,
Diduga Abaikan Surat Edaran LKPP, Dua Paket Proyek PUPR Tubaba Terindikasi Kebocoran Anggaran

Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Diduga Mengabaikan Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pada Proses Tender Dua Paket Proyek Paket Pekerjaan :Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang dan Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa, milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024.

Sebab, Kelompok Kerja (Pokja) UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Lelang (Dokumen Tender). Hal itu di nilai membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Proses Lelang yang mengakibatkan Minimnya peserta lelang untuk melakukan Penawaran Sehingga Terindikasi Berpotensi mengarah pada Kebocoran Anggaran.

Padahal, LKPP telah mengeluarkan Surat Edaran yang di tujukan pada.
1. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis Dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam Surat Edaran itu menjelaskan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak obyektif.

Dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih ditemukan adanya penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis, serta adanya Peraturan Gubernur/Bupati/
Walikota yang mengatur penambahan persyaratan penyedia, yang dapat menghambat dan membatasi keikut sertaan pelaku usaha.
 
Memperhatikan permasalahan di atas, maka perlu menegaskan kembali larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kemudian di tegaskan lagi pada no 2 tentang maksud dari SE tersebut yang berbunyi. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi penegasan terkait larangan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis yang diskriminatif dan tidak obyektif dalam proses pemilihan guna  
mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif.

Adrian, Pengamat Pengadaan Barang dan Jasa Menilai Penambahan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Lelang Tender, Mengarah pada Persaingan Usaha tidak Sehat. Sehingga Berpotensi pada Kerugian Keuangan Negara.

"Penambahan persyaratan yang di lakukan Pokja ini kan sudah sangat jelas membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang, Secara otomatis minim peserta sehingga penawaran tidak maksimal, Seharusnya dengan banyaknya pelaku Usaha yang melakukan penawaran maka akan adanya Selisih Harga yang menguntungkan Pemerintah."Kata Adrian. Kamis (6/6/2024).

Adrian menjelaskan dengan minimnya peserta Secara otomatis sangat merugikan Pemerintah.

"Misalkan tender ini di gelar dengan Nilai 1 miliar, apabila banyak peserta maka Peserta  berlomba-lomba melakukan penawaran sampai dengan harga serendah mungkin, dan kelebihan penawaran ini secara otomatis akan kembali ke Kas itulah  keuntungan Pemerintah. "Tukasnya.

Adrian menegaskan, Penambahan Persyaratan Tambahan dapat dilakukan berdasarkan Perundangan- undangan dan Justifikasi Teknis.

Diberitakan sebelumnya, Dinilai Batasi Pelaku Usaha, Lelang Tender di Dinas PUPR Tubaba Tahun 2024 Tuai Keluhan Peserta

Lelang Tender Paket Pekerjaan : Pembangunan Gedung Kantor Camat Lambu Kibang
Pagu: Rp.2.500.000.000,- dan Pekerjaan: Peningkatan Jalan Lingkungan Tiyuh Pagar Dewa
Pagu: Rp. 2.335.020.000,- milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) Tahun 2024 menuai Keluhan dari Peserta Tender.

Sebab, pada Proses Lelang Dua Paket Proyek sebagaimana tersebut diatas Kelompok Kerja (Pokja) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender) dengan alasan yang tidak jelas. Sehingga hal itu dinilai memberatkan peserta Lelang sehingga membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Proses Lelang.

Herly. Salah seorang Peserta Lelang mengeluhkan Sikap Pokja UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan yang di nilai membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang.

"Dengan adanya Persyaratan Tambahan ini secara tidak langsung ini sudah membatasi Pelaku Usaha untuk mengikuti Lelang" Keluh Herly. Selasa (28/5/2024).

Di konfirmasi terpisah, terkait Alasan dan Dasar Pokja UKPBJ menambahkan Persyaratan Tambahan pada Dokumen Pemilihan (Dokumen Tender).  Pokja UKPBJ Tubaba belum memberikan Tanggapan di konfirmasi melalui WhatsApp tidak di balas.(Efendi)




 
Berita Lainnya :
  • Merasa Mendapat Perlakuan Tidak Menyenangkan Dari Oknum Pegawas SPBU, Fathul Muin Bawa Kasus Ke Rana
  • Mulai Produktif, Kebun Karet Milik Pemda Kuansing Kini Menjadi Sumber PAD Sebesar Rp 40 Juta Per Bul
  • Bupati Kuansing Menghadiri dan Membuka Secara Resmi Festival Pacu Jalur Benai
  • Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Malam Puncak Peringatan HPN Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024
  • Sekdako Pekanbaru Menghadiri Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Merasa Mendapat Perlakuan Tidak Menyenangkan Dari Oknum Pegawas SPBU, Fathul Muin Bawa Kasus Ke Rana
    02 Mulai Produktif, Kebun Karet Milik Pemda Kuansing Kini Menjadi Sumber PAD Sebesar Rp 40 Juta Per Bul
    03 Bupati Kuansing Menghadiri dan Membuka Secara Resmi Festival Pacu Jalur Benai
    04 Bupati Kuansing Menghadiri Kegiatan Malam Puncak Peringatan HPN Tingkat Provinsi Riau Tahun 2024
    05 Sekdako Pekanbaru Menghadiri Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih
    06 Pembunuh Wartawan Sempurna Pasaribu Sekeluarga, 3 Tersangka Perankan 57 Adegan Rekonstruksi
    07
    08
    09
    10 Bupati Meranti Membuka MTQ ke-XXIV Tingkat Kecamatan Rangsang
    11 Bupati Meranti Membuka MTQ ke-XV Kecamatan Merbau
    12 Sekda Rohil Menghadiri Acara Pelepasan Tugas Kapolres Rohil
    13 Sekda Rohil Secara Resmi Membuka Konsultasi Publik II Penyusunan KLHS dan RPJPD Tahun 2025-2045
    14 Pemkab Meranti Menerima Tiga Penghargaan dalam Peringatan Puncak Harganas Ke-31 Provinsi Riau
    15 Pemko Pekanbaru Ajak Warga untuk Menyukseskan PIN Polio
    16 Pemko Pekanbaru Akan Terus Melakukan GPM
    17 Inginkan Proses Dan Hasil Pemilu Jujur, Bawaslu Riau Awasi Langsung Perhitungan Suara Di Rohul
    18 Akan Hadir Jalan Tol Baru Di Pekanbaru
    19 Pemko Ingin Agar Pasar Induk Pekanbaru Cepat Beroperasi
    20 Hari Pers Nasional Se-Kuansing:Bimtek Pers Bertanggung Jawab,Negeri Bermartabat
    21 Diskes Rohil Menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan PIN
    22 Bappeda Rohil Menggelar Rapat Evaluasi Serentak Hasil Pencegahan Stunting Tahun 2024
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA