Jakarta, Liputanonline.com - Pemutusan hubungan kerja (PHK) seolah menjadi wabah baru yang mengiringi pandemi virus corona di dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyebut lebih dari 1,5 juta orang telah kehilangan pekerjaan. Sebanyak 10,6% (160 ribu orang) di PHK dan 89,4% lainnya dirumahkan.

Kondisi ini membuat peminat program Kartu Pra Kerja yang dimulai pada 11 April 2010 melonjak. Hingga Kamis, 16 April tercatat 5.965.048 orang yang yang mendaftar. Mereka berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara.

Setelah melewati sejumlah tahap verifikasi, termasuk sisi motivasi, ada 2.780.026 orang yang lolos verifikasi.

"Verifikasi ini untuk menyaring mereka betul-betul punya motivasi mendapatkan pelatihan (bukan sekedar mengejar uang insentif). Juga untuk menepis kemungkinan penggunaan jasa joki," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kepada tim Blak-blakan detikcom di kediamannya, Kamis (16/4/2020) petang.

Terkait kecurigaan publik seolah telah terjadi nepotisme dan konflik kepentingan dalam penunjukan mitra pelatihan Ruangguru dalam program berbujet Rp 20 triliun tersebut, dia tegas menepisnya. Seperti diketahui CEO Ruangguru adalah Adamas Belva Syah Devara yang saat ini menjadi salah satu Staf Khusus Presiden Jokowi.

Menurut Airlangga, ada 198 lembaga dari delapan mitra platform digital yang akan menyediakan pelatihan secara digital kepada peserta. Mereka adalah Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Sisnaker.

"Ada delapan Platform yang jadi mitra pemerintah dan kebetulan Ruangguru yang paling banyak sekolahnya. Jadi peserta kartu prakerja yang memilih sendiri pelatihannya platformnya siapa. Untuk pembayaran juga seluruhnya diserahkan kepada pemegang kartu prakerja," papar mantan Menteri Perindustrian itu.

Terkait kritik bahwa orang yang terkena PHK lebih tepat diberi sembako ketimbang pelatihan secara online, Airlangga dengan tegas menyatakan bahwa program sembako juga sudah disiapkan bersama aneka bantuan sosial lainnya. Hanya saja sasarannya adalah masyarakat miskin, bukan mereka yang baru lulus sekolah, pengangguran, atau baru terkena PHK.

"Kalau yang butuh sembako ya ikut yang Program Sembako saja, nggak usah mendaftar (program Kartu Pra Kerja)," tegasnya.

Pada bagian lain, Airlangga menjelaskan alasan pemerintah memberikan Jaring Pengaman Ekonomi dan Jaring Pengaman Perbankan, selain Jaring Pengaman Sosial dan Kesehatan. Juga optimisme Indonesia dalam menghadapi pandemi seperti prediksi IMF. Selengkapnya, saksikan Blak-blakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, "Kartu Pra Kerja dan Isu Nepotisme" yang di kutip detikcom, Jumat (17/4/2020).