Kuansing, LiputanOnline.com - Terkait adanya dugaan Pungutan Liar (Pungli) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 006 Gunung Toar dengan dalih prihatin dengan kondisi pagar dan mengganggu proses belajar mengajar disebabkan murid sering melompati pagar pembatas sekolah, Kepala Sekolah Yulinar larang pemberitaan kepada awak media.

Pelarangan itu, dikatakan Kepala Sekolah saat awak media melakukan konfirmasi terhadap pihak sekolah dengan di dampingi ketua komite SDN 006 Gunung Toar Roni Pasal.

Namun, Kepala Sekolah dan Ketua Komite seakan akan tidak memahami akan larangan yang di atur oleh undang undang dan permendikbud Nomor 75 yang tertera pada pasal 10,11 dan 12.

Terkait hal itu, awak media melakukan konfirmasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi Selasa (17/10/2023).

Di jumpai di ruangan kerjanya, Kepala Dinas Disdikpora Doni Aprialdi menjelaskan bahwa kalau kita melihat persoalan persolan ini dari awal, kalau mereka gelisah pagar sekolahnya runtuh sehingga anak anak keluar untuk melompat dan wali murid gelisah sebelum adanya bantuan dari dinas katakanlah dari Pemerintah Daerah (Pemda).

"Karena kan pagar itu tidak termasuk yang Preoriti (Prioritas) untuk proses belajar mengajar," Jelas Doni April di.

Karena, dikatakan Doni Aprialdi yang menjadi Preoriti seperti lantai, labor, pembatas dan mobiler. Namun mereka punya inisiatif ataupun punya hajad, dan berkomunikasi bersama komite.

"Saya kira kalau mereka menyiapkan bahan bahan untuk berpartisipasi terhadap Sekolah hari ini sah-sah saja, cuma jangan ada menyulitkan orangtua dan adalagi iuran yang sifatnya tidak di wajibkan," Papar Doni

Namun kalau hal tersebut sudah menjadi keputusan komite, kemudian diundang kepala sekolah, jangan kepala sekolah dari awal ikut terlibat untuk menentukan angka angka sifatnya bantuan.

"Dalam undang-undang tidak dibolehkan, malah pemerintah menggratiskan semua nya, anak-anak tinggal belajar, jadi sikap kami selaku dinas pendidikan Kabupaten tentu untuk kami konfirmasi ulang kepada pihak terkait, " Jelasnya

Tapi kata Doni, kalau mereka sabar akan tetap di perbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab), bahkan ia mengatakan " Pasti kami bantu" Inikan ketersediaan dana sapras kita, karena uang dinas pendidikan di Kuantan Singingi gajinya di atas Rp.300 Milyar atas gabungan guru PPPK termasuk Pegawai.

" Paling besar kita ini, untuk gaji mengaji, paling untuk kegiatan kita beberapa puluh milyar, baru bisa di beri untuk mengakomodir 254 Sekolah Dasar, 78 SMP, " Papar Doni.

Terakhir dikatakan Doni, pihak nya akan memanggil pihak terkait, guna untuk memberikan penjelasan.(Zul)