Kuansing, LiputanOnline.com - Badan Perwakilan Desa (BPD) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menilai pencitraan dengan melakukan audiensi ke eksekutif dan DPRD terkait rencana pembelian sepeda motor untuk ketua BPD se-Kuansing yang tidak jadi dibeli karena tidak jadi APBD-P.

Hal ini diungkapkan Boby, salah satu kader partai PPP , dalam keterangannya kepada media, Jumat (6/10). Boby mengatakan, BPD Kuansing seharusnya bertanya mengapa APBD-P tahun lalu juga tidak disetujui.

“Karena terang benderangnya apa yang disampaikan dewan tentang APBD-P, maka sulit mencari bahan pembicaraan oleh ketua BPD,” kata Boby.

Boby juga mengkritik pernyataan Marsudi, Ketua BPD Kuansing, yang menyebut DPRD tidak mampu. Boby mengatakan, penjelasan Waka I DPRD Kuansing, Darmizar, sudah sangat jelas dan dapat dipahami oleh anak-anak TK.

“Ini karena ulah salah satu oknum ketua forum BPD Kuansing, Dosmetika Harizona, yang membuat di media seolah-olah hanya BPD yang ngomong dewan tidak mampu,” kata Boby.

Boby menilai, BPD Kuansing gagal paham dengan penjelasan Waka I DPRD tentang APBD-P. Boby mengatakan, dana APBD-P merupakan dana bebas yang tidak bisa menutupi uang yang sifatnya wajib, seperti gaji, TPP, hibah, dan lain-lain.

“Jadi BPD yang gagal paham waka I dprd yang disebut planga plongo,” kata Boby.

Boby menambahkan, BPD Kuansing seharusnya fokus pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

“Jadi mengkabinghitamkan kepentingan masyarakat tapi yang urus kepentingan pribadi,” kata Boby.(Zul)