Pekanbaru, Liputanonline.com - Masyarakat Kota Pekanbaru mengritik jadwal kegiatan Pejabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun,S.STP., MAP dan Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, dua hari terakhir ini kedua Pejabat Publik tersebut tidak ada agenda jadwal kegiatan dalam melayani masyarakat sejak 11 dan 12 April 2023.

Kritikan masyarakat ini dan rekan-rekan media, Rabu (12/04/23). Dalam kritikannya menduga bahwa ketidak adanya jadwal kegiatan Muflihun dan Indra Pomi dalam melayani masyarakat kota Pekanbaru adanya unsur terjaring OTT KPK Bupati Kepulauan Meranti dimana salah satunya yang kenak OTT pada saat itu termasuk Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru yang di jabat oleh Mardyansyah.Tuturnya salah satu pimpinan media yang tidak mau disebut namanya.

Diduga ketidak adanya jadwal Pj Walikota Pekanbaru dan Sekdako ada kemungkinan sibuk urusan pribadi, atau juga bisa kita menduga karena ada anggotanya yang Operasi Tertangkap Tangan (OTT) oleh KPK beberapa hari yang lalu yaitu Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru, sebagaimana kita ketahui bahwa Mardyansyah adik kandung Walikota Pekanbaru." Ujarnya.

"Kemudian Publik telah mengetahui Mardyansyah dilantik langsung oleh Pj Walikota Pekanbaru beberapa bulan lalu, sangat disayangkan akibat terjaringnya OTT Kadis Perkim Kota Pekanbaru masyarakat menilai mulai cacat atau tercoreng kepemimpinan Muflihun yang diakibatkan insiden itu," Ungkapannya.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau menegaskan, bahwa Korupsi adalah Musuh Bersama. Namun jangan justru ada Kepentingan Politisi dibalik semua peristiwa OTT tersebut.

"Saat ini Penyidik KPK diminta untuk berkenan Lakukan Proses Penyelidikan (Lidik) di Internal Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Salah satu Kepala OPD/SKPDnya terlibat, bukan tertutup kemungkinan Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun,S.STP.,M.AP maupun Sekdako Indra Pomi Nasution,ST.,M.MT terlibat atas kasus Tindak Pidana Korupsi seperti Klaster tersebut" ungkap Larshen Yunus. Yang dikutip dari Catatanriau.com yang diterbitkan (08/04/23).

Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Pembangunan Infrastruktur Riau (LSM-PPIR) Ikut mengritik kinerja Pj Walikota Pekanbaru saat dimintain tanggapannya di Hotel Arya Duta Rabu (12/04/23).

Ketua Umum LSM PPIR Sapaan sehari-hari yang tidak asik lagi dipanggil Bung RIUS H, "Bila ini tidak ada rasa keterbukaan Pj Walikota Pekanbaru pada masyarakat, maka kita bisa menduga bahwa ini ada yang tidak beres dalam pengelolaan kegiatan sejak terangkat Pj Walikota Pekanbaru,". Ungkapnya.

"Artinya disini bisa kita mengerti kenapa bisa, Ikut terlibat Kepala Dinas Perkim Kota Pekanbaru OTT KPK berarti ada yang tidak baik dalam kenerja tersebut, tentu ini sebagai tanggung jawab Pj Walikota Pekanbaru ini, untuk itu kita berharap pada Pj Walikota Pekanbaru agar dapat terbuka transparan pada masyarakat jangan ditutupi yang sudah terjadi ini, harapan kita segera Pj Walikota Pekanbaru dapat melaksanakannya, tentu saat ini masyarakat banyak dugaan-dugaan apa lagi kalau ini masih kita pertahankan sebagai Pj Walikota Pekanbaru semakin apa lah nanti kedepan Kota pekanbaru ini." Pungkasnya Mengakhiri.(**/Bersambung)


Editor:Redaksi