ROHIL, Liputanonline.com - Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir dinilai tidak tepat mengganggarkan Alat transportasi miliaran rupiah mengingat Anggaran Daerah APBD Rokan Hilir tidak memadai. Ditambah lagi kondisi sosial masyarakat yang hari ini perlu bantuan dana berobat, dan lain sebagainya. Jum'at, (25/3/2022)

Namun, Dinas Sosial tetap bersikukuh menganggarkan miliaran rupiah alat transportasi, diantaranya, pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang senilai Rp. 475.000.000, Pengadaan kendaraan dinas operasional senilai
Rp 2.400.000.000, pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan senilai Rp. 800.000.000, total penganggaran alat transportasi tersebut berjumlah Rp. 3.675.000.000 bersumber dari APBD Rokan Hilir tahun 2022.

Beberapa waktu lalu, hal ini dipertanyakan ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir terkait pengadaan alat transportasi tersebut, namun Kepala Dinas mengarahkan untuk mempertanyakan hal ini ke Sektaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir, mengapa Sekda menitipkan Pengadaan ini ke Dinas Sosial.

"mohon maaf, nanti coba sampaikan dengan Bapak Sekda kenapa pengadaan mobil Dinas dititipkan di Dinas Sosial". Papar Junaidi selaku Kadinsos

Ketua Cabang PMII Kabupaten Rokan Hilir, Riki Dermawan berujar bahwa,"masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dibuat kecewa oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial terkait penganggaran kendaraan dinas yang nilainya cukup fantastis".

"Keberadaan Pemerintah Daerah yang seharusnya mampu memberikan pelayanan kepada rakyat secara maksimal, justru memanfaatkan sumber daya publik (APBD) untuk menganggarkan pengadaan kendaraan dinas dengan total pagu sebesar Rp 3.6 miliar,” kata Riki Dermawan.

Ketua PC PMII tersebut menilai, kendaraan Dinas yang dianggarkan tersebut tidak mendesak sehingga Menurutnya, masih ada sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan tambahan penganggaran dari APBD misalnya bidang pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.

Lanjutnya,"Pengadaan mobil dinas ini mencederai publik. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hilir melalui  Dinas sosial harus mengedepankan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam melakukan penganggaran".

Ia juga memberikan Ultimatum "Apabila Pemda Rohil tetap ngotot untuk menganggarkan Kendaraan Dinas tersebut, maka kita akan akan lantang kan suara dengan Toa dijalanan mengecam juga menolak tindakan yang menghabiskan uang rakyat itu. Tutupnya.(Oki)