Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Bagus Santoso di Suap APBD Riau,KPK Harus Berani Usut Sejumlah Nama Dalam Putusan
Kamis, 07-10-2021 - 20:47:11 WIB
Bagus Santoso di Suap APBD Riau,KPK Harus Berani Usut Sejumlah Nama Dalam Putusan Johar Firdaus dan Suparman
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU, LIPUTANONLINE.COM - Berdasarkan surat putusan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr tanggal 23 Februari 2017 yang diterima Redaksi Harian Berantas dan LSM Antikorupsi di Pekanbaru, Rabu (06/10/2021) sore kemaren, ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, ada sejumlah nama yang terungkap turut menerima aliran uang Suap APBD Riau tahun 2014 dan rancangan APBD Riau 2015 menjadi APBD Perubahan 2014 yang telah menjerat mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus bersama Suparman masuk penjara.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pun diminta harus berani menjerat para pihak (Pejabat-red) yang terang benderang dalam putusan terlibat, termasuk Ketua Komisi D saat itu yaitu Bagus Santoso yang kini menyandang tugas sebagai Wakil Bupati Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

"Lembaga super boy atau KPK yang menangani perkara harus berani menjerat semua penerima aliran uang Suap APBD Riau tahun 2014 dan rancangan APBD Riau 2015 menjadi APBD Perubahan 2014 itu tanpa pandang bulu. Jangan sampai LSM antikorupsi dan ormas-ormas lainnya dari Pekanbaru-Riau menyampaikan mosi tidak percaya dengan KPK, kasus suap berjamaah seperti ini baru ditingkatkan," ujar Kepala Bidang LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP, Zosa Wijaya SH, saat diminta komentarnya, Kamis (07/10/2021) di Kota Pekanbaru.

Untuk memudahkan kerja KPK dalam menuntaskan kasus uang Suap APBD 2014 itu, sudah ada. Karena  dalam putusan hakim tipikor kepada mantan Ketua DPRD Riau Johar Firdaus, juga kepada anggota DPRD periode 2009-2014, Suparman yang divonis hukuman penjara oleh hakim Tipikor PN Pekanbaru, keterangan aliran uang ke sejumlah nama itu cukup jelas untuk dijadikan bukti kuat oleh KPK.

"Bukti putusan hasil persidangan ini harus segera dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar semuanya terjerat hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan penyalahgunaan keuangan Negara atau uang rakyat" papar Zosa.

Seperti yang pernah dilansir groop media ini pada tahun 2017 berlalu, Pengadilan Negeri (PN) Kota Pekanbaru menerima putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terkait kasus suap pembahasan APBD Riau dengan terdakwa Suparman dan Johar Firdaus. Kedua mantan wakil rakyat di DPRD Privinsi Riau itu, divonis 6 tahun penjara.

Putusan itu mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "MA mengabulkan kasasi JPU. Hukuman naik dari sebelumnya," ujar  Panitera Muda (Panmud) Tipikor pada PN Pekanbaru Denni Sembiring SH.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis hakim yang diketuai Agung MS Lumne, dan hakim anggota Krisna Harahap dan Artidjo Alkostar. "Kita baru terima (putusan) hari ini. Untuk Suparman, MA perintahkan agar ditahan," kata Denni.

Selain penjara, Suparman dan Johar, juga dihukum membayar denda masing-masing Rp200 juta atau subsider 6 bulan kurungan. Hak politik kedua mantan Ketua DPRD Riau itu juga dicabut selama 5 tahun. "Pencabutan hak politik selama lima tahun mulai berlaku setelah kedua terpidana menjalani hukuman pokok, yakni hukuman penjara dan denda," kata Denni lagi.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI), menjerat Suparman dan Johar dengan Pasal 12 huruf a Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah  dengan Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Keduanya juga dijerat dengan undang-undang Nomor 8 Tahun  1981, undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dan undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua, dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan undang- undangan lainnya bersangkutan.

Dari bukti putusan yang diperoleh tim media ini, tercatat ada satu orang anggota DPRD/Ketua Komisi A yang tidak mau memakan uang haram tersebut yaitu Ilyas Labai, langsung melaporkannya ke KPK bersamaan jumlah uang yang diterima sebesar Rp50 juta.

Sementara itu, sejumlah nama lain dalam putusan yang turut menerima aliran uang Suap APBD Riau 2014 dan rancangan APBD Riau 2015 menjadi APBD Perubahan 2014 yang belum tersentuh oleh hukum, yakni; Wakil Ketua DPRD Riau, Rusli Ahmad, sebesar Rp40 juta. Hasmi Setiadi Rp40 juta, Ketua Komisi B, Zukri yang kini menjabat sebagai Bupati Pelalawan-Riau sebesar Rp40 juta

Ketua Komisi D, Bagus Santoso yang kini sebagai wakil Bupati Bengkalis sebesar Rp40 juta, Ketua Fraksi Golkar, Iwa Silwani sebesar Rp40 juta. Koko Iskandar sebesar Rp40 juta. Wakil Ketua Komisi B, Nur Zaman (Gerindra) sebesar Rp40 juta, Ketua Fraksi PKS, Mansyur, sebesar Rp40 juta, dan beberapa nama lainnya di lembaga legislative DPRD Riau periode 2009-2014.

Sampai berita ini naik, seorang pun diantara nama yang terungkap dalam putusan, Nomor 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr turut menerima aliaran uang suap, dikonfirmasi via seluler terkesan tiarap, tak menjawab pewarta. Bahkan Bagus Santoso yang saat ini menjabat tugas sebagai Wakil Bupati Bengkalis saat menerima konfirmasi via WA Redaksi Harian Berantas, tak dijawab.(Tim/TZ)


Editor:TZ.




 
Berita Lainnya :
  • Sigernitas TNI-Polri Terlihat Saat Tiga Kapolsek Datangi Koramil 07 Kuantan Hilir
  • Suhardiman Amby Resmi Dilantik Jadi Ketua Mabicab Kuansing
  • Polres Kuansing Gelar Do'a Bersama Solidaritas Atas Tragedi di Stadion Sepak Bola Kanjuruhan Malang
  • HUT PERUMDA AIR Minum Tirta Sakti Ke-32 Berjalan Dengan Lancar Dan Sukses
  • Kapolres Kuansing;Berikan Penghargaan Reward 4 Personel Polres Kuansing
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sigernitas TNI-Polri Terlihat Saat Tiga Kapolsek Datangi Koramil 07 Kuantan Hilir
    02 Suhardiman Amby Resmi Dilantik Jadi Ketua Mabicab Kuansing
    03 Polres Kuansing Gelar Do'a Bersama Solidaritas Atas Tragedi di Stadion Sepak Bola Kanjuruhan Malang
    04 HUT PERUMDA AIR Minum Tirta Sakti Ke-32 Berjalan Dengan Lancar Dan Sukses
    05 Kapolres Kuansing;Berikan Penghargaan Reward 4 Personel Polres Kuansing
    06 Turnamen Bulu Tangkis Kapolsek Singingi Cup 2022 Resmi Dibuka
    07 Respon Informasi, Kapolsek Hulu Kuantan dan Personel Cek Langsung Lokasi PETI
    08 Suhardiman Amby Prihatin ABPD-P Gagal Disyahkan, Ini Kebutuhan Masyarakat Banyak
    09 Peduli Antar Sesama Kapolsek, Beri Bantuan Sembako Yang Kurang Mampu
    10 Polsek Kuantan Mudik Lakukan Penertiban PETI di Bukit Pedusunan
    11 Oknum Satpam DPRD Kota Medan Larang Wartawan Meliput
    12 Desak Anggaran Kerja Sama Publikasi Media di Diskominfo Kuansing Ditingkatkan
    13 Sadis, Ibu dan Anak di Temukan Bersimbah Darah Sudah Tidak Beryawa
    14 Plt Bupati Suhardiman Amby Kembali Lantik 43 Pj Kades, 8 Orang Wajah Baru
    15 Tim Gabungan Polres Kuansing Lakukan Penertiban PETI di Dua Lokasi
    16 Dikenal Oknum Pejabat Pemko Gagal Paham UU KIP, Martin LSM Pepara RI Minta Pj Walikota Evaluasi
    17 Instruksikan Seluruh Jajarannya, Plt Bupati Suhardiman:Laksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab
    18 Kunjungan Silaturahmi Aliansi Wartawan Kerinci Mudik,Sambut Baik Oleh Ketua DPRD Kab.Kerinci
    19 Muslim dan Gamal Harsum dipastikan Maju Sebagai Calon Anggota Legislatif Provinsi Riau
    20 Dorong Percepatan Untuk Kemajuan Daerah, Pemda Kuansing MoU Dengan UGM Yogyakarta
    21 Tim Atlet Polres Kuansing Sabet 7 Medali Di Kejurda INKANAS 2022
    22 Sukseskan Pemilu 2024, RAPI SUMUT Mengadakan Seminar Sosialisasi Cegah Konflik Ditengah Masyarakat
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA