Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Terkait Kerjasama Media, Syarat Terverifikasi Dan UKW di Pergubri Bukan Dasar Hukum
Jumat, 01-10-2021 - 19:19:10 WIB
Terkait Kerjasama Media, Syarat Terverifikasi Dan UKW di Pergubri Bukan Dasar Hukum
TERKAIT:
 
  • Terkait Kerjasama Media, Syarat Terverifikasi Dan UKW di Pergubri Bukan Dasar Hukum
  •  

    Pekanbaru, Liputanonline.com - Ratusan Media khusunya di Kota Pekanbaru Riau yang masuk dalam tim perjuangan tolak Pergubri yang dikoordinasi oleh ketua Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Feri Sibarani dan 8 organisasi sejenis lainya boleh bernafas lega, pada Jumat (01/10/2021).

    Belakangan Peraturan Gubernur Riau Nomor 19 Tahun 2021 tentang kegiatan penyelenggaraan informasi publik di lingkungan pemprov Riau mendapat reaksi keras dari puluhan organisasi Pers dan ratusan wartawan, termasuk ribuan wartawan di 12 kabupaten/kota Riau. Pasalnya, Pergub tersebut disinyalir bakal dicontoh oleh pemerintahan lainnya di kabupaten/kota lainya, sehingga diprediksi akan menjadi ancaman bagi keadilan ekonomi khususnya di kalangan perusahaan Pers dan wartawan.

    Baru-baru ini, Ketua SPRI Feri Sibarani dan rekan-rekannya, Yosman Matondang (PWRIB), Romy (APPI), Suriani (SPI), Feri Windria (PWRI), JOIN, PPWI, IPJI, medapat bimbingan hukum dari Kajati Riau, Djaja Subagja, bahwa setelah dikaji pihak kejaksaan tinggi Riau, ternyata sisi Pergubri pasal 15 ayat (3) poin b, c dan h tidak memliki dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai legalitas hukum atas pencantuman pasal dan ayat terkait terverifikasi perusahaan Pers dan UKW untuk wartawan, sehingga tidak ada persoalan hukum jika dilakukan kerja sama publikasi dengan pihak Media mana saja.

    ,"kami sudah berdiskusi hukum dengan Kajati Riau yang diwakili oleh kepala seksi penyidik, Risky dan rekan-rekannya dari kejaksaan tinggi Riau.Disebutkan, bahwa pasal 15 ayat (3) dalam Pergubri tidak ada dasar hukumnya, sehingga tidak ada persoalan hukum jika dilakukan kerjasama publikasi dengan media mana saja, asal pelaksanaannya benar dilakukan dan ada bukti kinerjanya, " Sebut Feri Sibarani hari ini di kantor DPD SPRI Provinsi Riau.

    Selanjutnya menurut Feri sibarani, Kajati melalui Kasi penyidikan, Risky menegaskan, pihaknyapun tidak pernah terlibat soal Pergubri, yang memang kerab diisukan bahwa Pergubri adalah turut dicampuri oleh pihak Kejati Riau. Atas hal itu, Risky mewakili Kajati Riau mengatakan, tidak pernah dilibatkan soal Pergubri tersebut.

    ,"kami tau setelah Pergubri ini jadi, mereka (kominfo dan pihak dari Sekretaris DPRD Riau mengundang kami untuk FGD, dan kami bertanya, mana dasar hukumnya ? Sampai saat ini tidak pernah ada, sebut Risky pada Forum diskusi hukum dengan perwakilan ketua-ketua organisasi Pers tolak Pergubri.

    Mengingat pernyataan Kajati Riau yang diwakilkan Kasi Penyidikan, Risky, dan rekan-rekannya, terkait penggunaan anggaran publikasi di lingkungan pemerintah tidak ada korelasinya dengan syarat terverifikasi perusahaan Pers dan UKW, namun Risky dengan tegas berkata, jangan sekali-kali ada penggunaan anggaran yang fiktif dan SPJ yang dibuat-buat antara PPTK dan pihak Media.

    ,"Peran kami dari Kejaksaan adalah mengawal semua anggaran yang digunakan agar tidak ada perilaku koruptif dengan modus-modus seperti membuat SPJ yang fiktif dan dibuat-buat, padahal tidak ada beritanya, itu yang jelas tidak boleh dan itu melanggar," urai Risky.

    Di akhir Konferensi Persnya hari ini di kantor DPD SPRI Provinsi Riau, Feri Sibarani, yang didampingi rekan seperjuangannya, Ir. Yosman Matondang, Romy, Suriani, Jonni, mengatakan, bahwa pihaknya akan segera meminta kepada pengguna anggaran publikasi media di Kominfo Riau dan Sekretaris DPRD Riau, agar segera melaksanakan bentuk kerjasama media secara adil dan proporsional dan tidak menjadikan Pergubri itu sebagai dasar persyaratan kerjasama sebagaimana disampaikan oleh Kajati Riau, Djaja Subagja melalui Kasi Penyidikan, Risky, SH.,MH di ruang konsultasi kejaksaan tinggi Riau baru-baru ini.

    ,"Sekarang kan sudah jelas, Kejati Riau sebagai APH khususnya soal korupsi sudah menyampaikan kajian pihaknya atas pasal 15 ayat (3) Pergubri yang selama ini dijadikan ketentuan untuk persyaratan kerjasama publikasi, artinya jika itu tidak ada dasar hukumnya, sama saja tidak dapat diberlakukan demi hukum," pungkas Feri.

    Menurutnya lagi, pekan depan pihaknya akan bertemu dengan pihak pengguna anggaran publikasi media di Kominfo Riau dan Sekretaris DPRD Riau, guna mendapatkan kepastian hukum dan keadilan ekonomi, di bidang publikasi media dan profesi wartawan berdasarkan Pasal 3 jo pasal 4 dan pasal 6 UU Pers.(Tim)


    Editor: F. ZALUKHU




     
    Berita Lainnya :
  • Usai Menjalin Sinergi, Korps PMII Putri (KOPRI) Rokan Hilir Kunjungi Baznas Rohil
  • Baznas Sidrap Serahkan Kunci Bangun Rumah ke 12 di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae
  • Sosialisasi Badan Kehumasan,Keputusan KPU 542 Tahun 2021 Oleh KPU Kuansing
  • RAYAKAN HUT ILMU KOMUNIKASI UNRI, COMUTIVE EO TUTUP RANGKAIAN ACARA DI MALL
  • Di Rapat Paripurna DPRD, Bupati Darma Wijaya Ajak Seluruh Pihak Bangun Sergai
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Usai Menjalin Sinergi, Korps PMII Putri (KOPRI) Rokan Hilir Kunjungi Baznas Rohil
    02 Baznas Sidrap Serahkan Kunci Bangun Rumah ke 12 di Desa Takkalasi Kecamatan Maritengngae
    03 Sosialisasi Badan Kehumasan,Keputusan KPU 542 Tahun 2021 Oleh KPU Kuansing
    04 RAYAKAN HUT ILMU KOMUNIKASI UNRI, COMUTIVE EO TUTUP RANGKAIAN ACARA DI MALL
    05 Di Rapat Paripurna DPRD, Bupati Darma Wijaya Ajak Seluruh Pihak Bangun Sergai
    06 Usai Galang Dana, Guru Dan Murid SMPN 01 Koto Baru, Santuni Siswi Korban Kebakaran
    07 Kapolda Riau Terima Penghargaan Komisi Informasi (KI) Award Riau 2021
    08 Kapolsek Imbau Masyarakat Hentikan Aktifitas PETI
    09 Pemkot Sungai Penuh Peringati HUT Korpri Ke-50, Ahmadi: Tingkatkan Netralistas dan Profesionalisme
    10 Pejabat Struktural Lapas Muara Enim Notabene Merupakan Role Model Dan Agen Of Change
    11 Bupati Pelalawan Zukri Didampingi Kadis Pendidikan, Resmikan SDN 029 Desa Kesuma Jaya
    12 Bupati Adirozal Sambut Kedatangan Menko PMK Kebumi Sakti Alam Kerinci
    13 Bersama Menko PMK, Wako Ahmadi & Wawako Antos Hadiri Milad Muhammadiyah Ke-109
    14 Buka Latihan Berganda Brimob Remaja, Kapolda: Taklukkan Bukit Barisan Ini, Buru Perusak Hutan
    15 Kapolda Riau Back Up Pemberantasan Illegal Logging, 100 Personel Brimob Diturunkan
    16 Satreskrim Polres Tekuk Meranti Tangkap Pelaku Tindak Pidana Illegal Logging Diperairan Merbau
    17 Ketua FPK Kabupaten Pelalawan Menjadi Narasumber Rapat Koordinasi Penguatan Organisasi
    18 Prostitusi Marak, Warung Remang-Remang Bebas Beraktifitas di Dekat Perkantoran Pemda Kuansing
    19 Pemda Kuansing Lambat Panggil PT CRS, KUD Langgeng Mulai Resah
    20 Polda Riau Temukan Illegal Logging Lewat Pantauan Udara,Kapolda:Kita Fokus Penyelamatan Hutan Riau
    21 Camat Langgam Pembina Upacara Peringatan Hari Guru Ke-76 Tahun 2021
    22 Wawako Antos Sambut Kunjungan Kapolda Jambi dalam Rangka Vaksinasi Massal
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA