TELUK KUANTAN, Liputanonline.com - Terkait masih adanya Sekolah-sekolah di kabupaten kuantan Singingi,Masih memberlakukan Jual beli buku Lembaran kerja(LKS)serta pakaian seragam Sekolah tampa Mengindahkan Surat edaran (SE) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sudah disampaikan kepada pihak pihak sekolah pada 4 Januari 2021 yang lalu.

Hal itu terbukti, masih banyak nya pihak sekolah yang melanggar Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan terutama pasal 18 1a.

Sebagaimana Surat Edaran (SE) tersebut bertujuan kepada pihak sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)dan Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kuantan Singingi.

Hal itu ditemukan, saat media liputan online com-melakukan investigasi lapangan terkait adanya laporan orang tua murid yang ada di SMP N 1 Kuantan Hilir dan SMP N 2 Inuman.

Saat di konfirmasi dan dimintai tanggapan nya, Kepala SMP N 2 Inuman Saparuddin, pada Jum,at (24/09/21) terkait hal jual beli LKS dan Seragam sekolah melalui pesan WhatsApp pribadinya, dirinya tidak membalas meski membaca dengan ceklis biru dua.

Padahal, Pendidikan adalah salah satu ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.25/2009. Karena itu guru sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mengemban tugas sebagai pelayan publik di lembaga pendidikan (sekolah dengan berbagai tingkatan). Keberadaan guru sendiri adalah pemberi jasa publik kepada peserta didik. Pengertian Guru dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,mengajar,membimbing, mengarahkan,melatih,menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pungutan di sekolah melalui Peraturan Mendikbud No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan dan biaya pendidikan.

Pembatasan pungutan pada lingkungan sekolah karena satuan pendidikan tingkat dasar sudah mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Besar dana BOS peserta didik tingkat SD sebesar Rp 800.000/siswa/tahun, pada tingkat SMP sebesar Rp 1.000.000/siswa/tahun, sedangkan pada tingkat SMA sebesar Rp 1.400.000/siswa/tahun dan Bosda Rp. 1.800.000 yang disalurkan setiap tiga bulan yakni periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember.

Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Hukuman pidana bagi pelaku pungli bisa dijerat dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12 E dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli juga bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal sembilan bulan. Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.

Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala, hingga pelepasan dari jabatan.

Dilain kesempatan, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi, H Masrul Hakim M.Pd saat di konfirmasi mengatakan bahwa pihak Disdikpora sudah memberikan SE kepada sekolah sekolah, dan hendaknya para guru memahami hal itu.

"SE sudah kita berikan, dan seharusnya para guru guru paham hal itu, dan apa alasan mereka kita tidak tau, apakah yang digunakan uang komite, atau uang orang tua murid, " Jelas Masrul

Dan jika hal ini tidak di tindak tegas, maka sesuai dari Permendikbud dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, pihak sekolah nyata dan jelas mengangkangi kedua nya.(**/zul)