Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
PT JJP Diduga Mem-PHK Karyawan Sembarangan,Syafrijal: Ingin hak Saya Diberikan
Minggu, 25-07-2021 - 10:34:50 WIB
PT JJP Diduga Mem-PHK Karyawan Sembarangan,Syafrijal: Ingin hak Saya Diberikan
TERKAIT:
 
  • PT JJP Diduga Mem-PHK Karyawan Sembarangan,Syafrijal: Ingin hak Saya Diberikan
  •  

    ROHIL, Liputanonline.com - Syafrijal (25) Warga Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu yang merupakan karyawan PT. Jatim Jaya Perkasa di berhentikan atau di PHK pihak perusahaan diduga tanpa peringatan, tanpa secara tertulis, atau PHK secara sembarangan yang tanpa dibenarkan dalam undang-undang.Buruh panen plasma ini diberhentikan beberapa bulan yang lalu dan gaji sampai saat ini tidak dibayarkan perusahaan,Minggu (25/7/2021).

    Berdasarkan penuturan Syafrizal, Ia bekerja diperusahaan PT. JJP sebagai buruh panen di Plasma. Saat itu, Syafrizal minta ke Pendi (Ex) Menejer Operasional Kebun Plasma, untuk pindah posisi dalam pekerjaan, namun pihak perusahaan tidak setuju. Lantas, Syafrijal memberikan kritik terhadap kinerja pimpinan.

    Tepatnya pada bulan Februari 2021, Pendi selaku (Ex) Menejer Operasional Kebun Plasma waktu tersebut tidak lagi membolehkan Syafrijal bekerja. Tanpa surat pemecatan, Syafrijal mencoba meminta surat pemecatan namun pihak perusahaan tidak mengindahkan permintaan Syafrijal. Sampai saat ini, kurang lebih tujuh bulan hak Syafrijal digantung pimpinan dan gaji belum terbayarkan perusahaan sampai hari ini.

    Menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

    Dalam hal PHK, perusahaan tidak bisa mem-PHK pekerja secara sembarangan atau tanpa yang dibenarkan dalam undang-undang. Dalam hal PHK, menurut Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerja karena alasan antara lain:

    a.pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

    b.pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    c.pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
    d.pekerja/buruh menikah;
    e.pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;

    f.pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

    g.pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

    h.pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

    i.karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

    j.pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

    Jika pengusaha mem-PHK pekerja karena alasan-alasan yang tidak dibenarkan undang-undang, maka PHK tersebut batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan (Pasal 153 ayat [2] UU Ketenagakerjaan).

    Selain itu, dalam dalam Pasal 161 ayat (1) UU Ketenagakerjaan diatur juga syarat untuk melakukan PHK yaitu, “bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.” Penjelasan selengkapnya mengenai hal ini silakan simak artikel Sanksi Berurutan.

    Jadi, jelas bahwa pengusaha tidak dapat mem-PHK pekerja hanya dengan mengatakan “anda saya pecat!”. PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yaitu pengadilan hubungan industrial (“PHI”) yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”).(Oky)




     
    Berita Lainnya :
  • Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan
  • Kecewa! SPBU KM 12 Kompos Tidak Jual PLK Malam Hari
  • Kapolda Riau,Bea Cukai Dan Kemenkumham Riau Amankan 117 Kg Sabu dan 1000 Pil Ekstasi
  • Jenjang Karir Nurul,Dari Bintara Sampai Kaprodi S3 Pascasarjana STIK, Ini Sosoknya
  • Jumat Sehat, Kapolres Sidrap Bersama Anggota Laksanakan Gowes
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Masyarakat Sungai Linau Bersama KPH Bengkalis Lakukan Pemulihan Hutan
    02 Kecewa! SPBU KM 12 Kompos Tidak Jual PLK Malam Hari
    03 Kapolda Riau,Bea Cukai Dan Kemenkumham Riau Amankan 117 Kg Sabu dan 1000 Pil Ekstasi
    04 Jenjang Karir Nurul,Dari Bintara Sampai Kaprodi S3 Pascasarjana STIK, Ini Sosoknya
    05 Jumat Sehat, Kapolres Sidrap Bersama Anggota Laksanakan Gowes
    06 DPO Kasus Korupsi Tapsel di Tangkap Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Kuansing
    07 Bupati Pelalawan Lantik Anggota BPBD Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
    08 Gelar Vaksinasi Pelajar, Bupati Sergai:Vaksinasi Adalah Ikhtiar Hadapi Pandemi
    09 Tarmanto Kades Sungai Tanduk Sukses Dalam Penyaluran BLT dan Aktifkan Kantor Desa
    10 Mukhtaruddin Nasution Siap Besarkan PWRI Dikabupaten Bengkalis
    11 Kapolri Perintahkan Polisi Humanis Sikapi Warga Sampaikan Aspirasi
    12 Pemuda Tani HKTI Sidrap Ajak Masyarakat Tanam Pisang
    13 Perdana Rapat Pembentukan Pengurus POKDAR-KAMTIBMAS Resort Pelalawan Terlaksana Baik
    14 Dengan Keterbatasan Penyidik BNNK Kuansing Lebih Proritaskan P2M
    15 Polres Nias Lakukan Konferensi Pers, Pelaku Pembunuhan Fitri Amanda Waruwu Menyerahkan Diri
    16 PK KNPI Kubu Babusaalam Apresiasi 100 Hari Kerja Bupati Rokan Hilir
    17 100 Hari Kerja Bupati Rohil, Sekum PMII: Reformasi Birokrasi Semakin Membaik
    18 Personel Babinsa Kodim 1420 Aktif Dampingi Warga Laksanakan Vaksinasi
    19 KPK Serius Usut Oknum Yang Mengaku Pegawai KPK
    20 Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polres Sidrap Gelar Cipkon
    21 Polsek Cerenti Dan Koramil 06/ Cerenti Gelar Operasi Pekat Gabungan
    22 Deklarasi Dan Pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA