ROHIL, Liputanonline.com - Diduga tidak relevannya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkonfirmasi kesejumlah Anggota DPRD perihal dana aspirasi POKIR (Pokok Pikiran), pasalnya TAPD menganggarkan 3 Milyar ditahun 2021 untuk masing-masing dapil. Kamis, (27/5/2021)
 
Mengingat anggaran minim yang dimiliki Rokan Hilir sebesar 1,3 Triliun, TAPD diduga tidak berpikir panjang dalam menganggarkan Dana Pokir 2021, namun TAPD tetap bersikukuh mengkonfirmasikan melalui Via WhatsApp ke beberapa orang anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir tanpa adanya konfirmasi ke Bupati Rokan Hilir terpilih yang kedepannya melanjutkan estafet kepemimpinan.

Dana aspirasi Pokir sebesar 135 Milyar dari 45 total anggota DPRD Rokan Hilir tersebut mengundang sejumlah kontroversi. Presiden Hipemarohi Pekanbaru angkat bicara terkait hal ini. Presiden Hipemarohi yang kerap disapa Syaiful Anwar itu kepada awak media mengatakan, bahwa kebijakan yang dibuat TAPD tersebut terkesan ngawur. Ia minta kepada TAPD menggunakan akal sehat dari setiap kebijakan.

"TAPD itu ngawur. Harus pakai akal sehat kalau membuat kebijakan. APBD kita 1,3 Triliun. Masa Dana Pokir 3 Milyar per anggota dewan. Ini jelas ngawur dan diluar akal sehat". Tegas Syaiful

Hal senada juga disampaikan Menteri Hukum dan Advokasi Kabinet Restorasi Hipemarohi Pekanbaru, ia mengatakan mengenai Anggaran dana aspirasi Pokir 3 Milyar per anggota dewan tersebut harus dikaji ulang. Ia juga minta TAPD untuk tidak tergesa-gesa dan nantinya terkesan abal-abal. Dengan tegas, Ia menekankan jika hal ini tidak diindahkan, maka mahasiswa turun kejalan.

"TAPD harus kaji ulang tentang pembagian anggaran ini, jangan terburu buru sehingga terkesan abal abal, ini kepentingan masyarakat, jangan pancing kami turun kejalan." Tutup Siin Rajawali,
(Oky)