PELALAWAN, Liputanonline.com - Pertemuan para tokoh masyarakat Pelalawan dengan pihak PT.RAPP berlangsung di lantai III kantor DPRD Pelalawan, Senin (11/4/2021) meskipun tidak dihadiri oleh PT.RAPP. Pertemuan itu diagendakan oleh Badan Musyawarah DPRD Pelalawan Monang,terkait desakan masyarakat perihal sejumlah pembangunan jalan yang berkaitan dengan PT.RAPP pabrik kertas terbesar se-Asia Pasifik itu.

Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin langsung oleh ketua DPRD Pelalawan Baharudin,SH didampingi oleh Ketua Komisi III Monang Pasaribu, S.Sos.,M.Si.

Ketua DPRD Pelalawan dalam sambutannya menyampaikan,"Pertemuan yang kita gelar hari ini adalah merupakan komitmen dan membuktikan bahwa DPRD Pelalawan sangat peduli dengan pembangunan di Kabupaten Pelalawan. Makanya kita dengar pendapat dari semua pihak dengan menghadirkan para pendiri dan tokoh masyarakat Kabupaten Pelalawan", ungkap Baharudin.

Lanjut Baharuddin,menyebutkan bahwa soal pembangunan jalan ke Kecamatan Pelalawan melalui Water Intake dan jalan koridor dari km 1 hingga km 7 harus diselesaikan secara jelas.

"Jika benar jalan menuju ke Kecamatan Pelalawan melalui Water Intake PT.RAPP, masuk dalam kawasan perusahaan, tentu harus ada kejelasan penyelesaian alih fungsinya sehingga pembangunan bisa berjalan. Termasuk jika harus miliki izin KLHK seperti yang disampaikan perusahaan," jelasnya.

Sambungnya lagi, "Apapun hasil pertemuan hari ini akan Kita tindak lanjuti dan dikirim langsung kepada pihak perusahaan," tandasnya mengakhi.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Pelalawan diwakili oleh Atmonadi, kepala Dinas PUPR Pelalawan, Drs.MD.Rizal,M.Pd, Tokoh masyarakat yang hadir diantaranya H.T.Azmun Jaafar, SH (mantan Bupati Pelalawan), Drs. H.Marwan Ibrahim (mantan wakil Bupati Pelalawan/mantan Sekdakab Pelalawan), serta beberapa tokoh masyarakat lainnya, juga para tokoh pemuda kabupaten Pelalawan.

Kepada media liputanonline.com ini usai RDP tersebut Ketua Komisi III mengemukakan, sebagaimana telah dipaparkan olehnya saat rapat berlangsung, bahwa Topik penting yang dibahas, pertama yaitu pembangunan jalan koridor PT. RAPP simpang Langgam dari KM 1 sampai KM 7.

Dimana jalan tersebut sudah lama dijanjikan oleh PT.RAPP untuk dibangun agar warga yang bermukim di sepanjang pinggir jalan tersebut aman dari debu, namun hingga detik ini belum direalisasikan", ungkap Monang Pasaribu.

Poin kedua yaitu, "membahas persoalan pembangunan jalan lingkar kota Pangkalan Kerinci yang tembus ke Kelurahan Pelalawan. Pembangunan jalan tersebut sudah tiga kali dianggarkan melalui dana APBD Pelalawan, dengan menelan dana hingga puluhan miliar rupiah.

Namun pembangunan jalan tersebut terhenti karena tidak diizinkan oleh PT.RAPP untuk melewati water intake miliknya. Sehingga sampai saat ini pembangunan jalan itu hanya terbentuk badan jalan dan tidak dapat dilanjutkan", tuturnya.

Kepada segenap tokoh masyarakat yang hadir, Monang Pasaribu, S.Sos., M.Si mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling bersinergitas membangun Kabupaten Pelalawan, khususnya untuk pembangunan mendukung pembangunan di Pelalawan,dan juga dibutuhkan peran serta pihak swasta,kalau hanya mengandalkan APBD pelalawan itu tidak maksimal.

Dijelaskannya lagi, "terkait jalan KM 1,7 tidak kunjung dibangun oleh PT. RAPP beralasan karena belum ada pelepasan dari KLHK. Pengurusan pelepasan itu juga belum dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan sampai sekarang.

Begitu juga dengan jalan yang melewati water Intake milik PT. RAPP tidak diizinkan perusahaan itu dengan alasan bahwa rawan soal keamanan/safetynya, jelas Pasaribu.

Maka dari itu kesimpulan yg disampaikan Monang Pasaribu dalam RDP tersebut disepakati.

"1.Dalam proses Rencana Detail Tata ruang ke depan harus melibat semua pihak, agar dalam proses pembangunan kedepannya tidak mengalami kendala, karena kalau niat kita juga membangun tidak boleh melanggar aturan.

2.Terkait masukan hari ini, untuk memaksimalkan peroses selanjutnya, Komisi III akan berkoordinasi dengan pimpinan DPRD akan membentuk team kecil, guna menjembatani percepatan realisasi pembangunan ini dengan pihak PT. RAPP yang nantinya melibatkan tokoh masyarakat, Pemda dan DPRD.

3.Pihak pemerintah daerah sesegera mungkin mengkaji regulasi dan teknisnya terkait proses alih fungsi izin jalan koridor RAPP menjadi jalan umum, hal ini penting agar tidak simpangsiur pemahaman semua pihak", tutup ketua komisi III mengakhiri.

Pada kesempatan RDP itu juga, H.Tengku Azmun Jaafar, SH, secara panjang lebar menceritakan perjuangan dalam membangun Kabupaten Pelalawan.

"Soal pembangunan jalan ke Pelalawan dan koridor, kita tidak bisa berkomunikasi dengan para level bawah di perusahaan. Kita harus bertemu dan berbicara langsung dengan Sukamto Tanoto sebagai pengambil kebijakan", tegas Azmun.

Mantan Bupati Pelalawan menambahkan lagi bahwa,"Ada tiga prinsip Pemerintahan sebagai penguasa di daerah adalah yang pertama Pemerintah; kedua tokoh masyarakat; dan ketiga investasi. Saya tegaskan, Pemerintah tidak boleh lemah dimata investor, ungkapnya.

Pesannya lagi bahwa "Kedepan Pemerintah dan Dewan harus bersinergi.Karena Perjuangan kita tidak main-main.Saya sedih dan kecewa kalau kita saat ini tidak bisa bersatu dan bersinergi dalam membangun Kabupaten Pelalawan. Kita mau PT.RAPP tetap ada di Pelalawan, tapi perlu diingat jangan ada negara dalam negara", ungkapnya tegas.***



Penulis: F.ZALUKHU