Pekanbaru, LIPUTANONLINE.com - Dalam rangka meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta untuk menjalin sinergi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se-Wilayah Riau dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan Peningkatan pengawasan maupun perencanaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi ini sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan karena banyak hal yang perlu kita perhatikan, terutama program pembangunan dengan berpedoman aturan yang telah ditetapkan, banyak hal  yang dapat kita terima pada Rakor ini bukan saja pengelolaan pembangunan oleh pemerintah tapi juga terhadap pembinaan BUMD, kondisi Sosial, budaya dan kemasyarakatan terutama dampak dari Covid-19.

Demikian dikatakan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs. Yusri, M. Si saat menghadiri Rapat Koordinasi Bersama BPKP Perwakilan Riau di lantai III  Aula BPKP Riau di Pekanbaru, Selasa, 30/03. Rakor dibuka yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur Riau.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Riau Brigjend (Purn) Edy Natar Nasution, Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Dadang Kurnia, Deputi koordinasi dan Supervisi KPK Herry Mulyanto, Direktur pengawasan akuntabilitas system tata kelola Pemerintahan Daerah Dra. Bea Rejeki Tirtadewi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kemendagri Elfin Elyas, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Riau Farid Firman, Bupati/Walikota, Sekda dan kepala inspektorat kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar sangat mendukung terhadap langkah dan terobosan yang telah dilakukan oleh BPKP Provinsi Riau, tentunya ini untuk menciptakan pengelolaan pemerintah yang akuntabel.

Kita berharap hasil Rakor ini dapat kita tindak lanjuti dengan peningkatan pengawasan dan mengidentifikasi perencanaan, sehingga pembangunan dapat memberikan kesejahteraan Kepada masyarakat" Kata Yusri yang didampingi Kepala inspektorat Kabupaten Kampar Muhammad, pada acara yang bertemakan pengawalan Program penanggulangan dampak ekonomi untuk perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat Riau.

Sebelumnya Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyatakan bahwa peran BPKP dalam memberikan pembinaan maupun pengawasan terhadap pemerintah Provinsi maupun pemerintah Daerah Kabupaten di 12 Kabupaten di Provinsi Riau, sehingga pelaksanaan pembangunan khususnya di Riau dapat berjalan dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat" Kata Edy Natar.

Kegiatan dilanjutkan dengan dialog dengan Nara Sumber Wakil Gubernur Riau, dari BPKP Pusat, KPK RI, BPKP Riau yang dipandu oleh Asisten Administrasi Umum Setda Riau Syahrial Abdi, yang dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen Bersama terhadap dukungan stakeholder terhadap inspektorat atas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM).  (Disfo)