Bagan Siapiapi, Liputanonline.com - Kehadiran Perkumpulan Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) di ibukota kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, nampaknya kini semakin dipercayai dan semakin diminati bagi sebahagian kalangan masyakarat bagan siapiapi dalam melakukan pendampingan program pemerintah agar berjalan sesuai rencana tepat guna dan tepat sasaran.

Mulyadi N, selaku ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) JPKP ROHIL, yang menerima pengaduan dari masyarakat, terkait permohonan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS ROHIL), yang tak kunjung pasti kapan akan diterima oleh masyarakat tersebut, langsung menanggapi.

"Adapun laporan masyarakat yang kita terima, mereka meminta bantuan kepada DPD JPKP ROHIL atas usulan atau permohonan bantuan yang mereka (Masyarakat) usulkan kekantor BAZNAS, tertulis sejak bulan september 2020 lalu, hingga sekarang belum ada titik kejelasannya, kebetulan masyarakat tersebut kriterianya layak untuk dibantu," Ujar Mulyadi. Senin (23/11/2020) ditempat kediamannya.

Ditambahnya lagi, BAZNAS Rohil, hendaknya bisa memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat, serta dalam mensosialisasikan program program yang bersentuhan langsung yang dapat dirasakan azas manfaatnya bagi masyarakat kalangan yang benar benar membutuhkan bantuan itu dan yang terpenting bantuan itu tepat sasaran dan tepat guna," harapnya.(red).

Sisi lain, menanggapi hal itu, salah satu pihak BAZNAS ROHIL, saat didatangi Team DPD PJKP ROHIL,  mengatakan, untuk saat ini pihak BAZNAS masih menyelesaikan administrasi pada tahap tiga (3), empat (4), dan lima (5) yakni (maret, april dan mei), setelah rampung baru akan dilanjutkan pada tahap (6,7,8 dan 9) yakni pada bulan desember 2020 mendatang survey dijadwalkan akan selesai dan BAZNAS baru bisa memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat sesuai rekapitulasi yang kami peroleh.

"Saat ini kita masih dalam proses hasil survei tahap 3, 4 dan 5, untuk tahap selanjutnya pada 6,7,8 dan 9, insya Allah pada bulan 12 atau desember nanti dijadwalkan  akan selesai semua," kata Sekretaris Baznas tersebut kepada tim DPD JPKP ROHIL.

Terpisah, Mulyadi N selaku Ketua DPD JPKP ROHIL yang telah menerima Surat Keputusan (SK) dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PJKP, dengan No :0714/SK/DPP-JPKP/IX/2020, Tentang pengangkatan dan penetapan Ketua Dewan Pengurus Daerah Masa Bakti 2020-2025 Yang ditetapkan  di jakarta pada tanggal 13 September 2020, dan telah mendirikan kantor Sekretariat  jalan Kecamatan lintas ujung tanjung Bagan Siapiapi kawasan batu enam kecamatan Bangko kabupaten Rokan Hilir (Riau), Menjelaskan.

" JPKP berasaskan Pancasila dan berlandaskan undang-undang, visi JPKP ini adalah menjadi Mitra sosialisasi program pemerintahan yang dipercaya oleh masyarakat, dan MISI JPKP sendiri membantu sosialisasi program-program pemerintah agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat sehingga masyarakat siap berpartisipasi dalam pembangunan.

Mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah agar terlaksana sesuai dengan rencana dan tepat sasaran, mengumpulkan data dan melaporkan kepada instansi terkait jika terdapat ketidak sesuaian atau kendala dalam pelaksanaan program-program pemerintah agar perbaikan dapat dilaksanakan sedini mungkin, mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah secara optimal.

adapun sifat fungsi maksud dan tujuan itu bersifat sosial kemasyarakatan dan tidak mengejar keuntungan, fungsi JPKP adalah sebagai jembatan antara pemerintah yang menjalankan kebijakan dan masyarakat yang menerima fasilitas berkaitan dengan kebijakan, begitu juga maksud dan tujuan JPKP, siap melakukan pendampingan program pemerintah agar berjalan sesuai rencana agar dapat dipahami oleh masyarakat terutama yang memiliki keterbatasan informasi, mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan optimal, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut JPKP menyelenggarakan kegiatan di bidang sosial kemasyarakatan yang dijabarkan sebagai berikut ;

1. membantu sosialisasi program program pemerintah yang pro rakyat agar dipahami oleh masyarakat terutama yang memiliki keterbatasan informasi.

2. mendampingi pelaksanaan program-program pemerintah agar dapat terlaksana sesuai rencana dan tepat sasaran

3. melaporkan jika terdapat ketidak sesuaian atau kendala dalam pelaksanaan program-program pemerintah agar dapat terdeteksi sejak dini.

4. mendampingi masyarakat agar dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah dengan optimal terutama masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses fasilitas tersebut.(LK)