Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Komisi II DPR Minta PKPU Bolehkan Konser Musik-Bazar untuk Kampanye Direvisi
Jumat, 18-09-2020 - 08:02:48 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.
TERKAIT:
 
  • Komisi II DPR Minta PKPU Bolehkan Konser Musik-Bazar untuk Kampanye Direvisi
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Komisi II DPR meminta KPU merevisi PKPU yang mengatur dibolehkannya konser musik hingga bazar untuk kampanye di Pilkada 2020. Aturan dalam PKPU tersebut diminta tidak bertentangan dengan protokol pencegahan COVID-19.

    "Nanti kita akan diskusikan dengan KPU, akan minta KPU agar PKPU itu diperbaiki, direvisi, untuk bisa mencegah potensi-potensi yang sifatnya bakal melanggar protokol COVID-19. Toh kampanye nanti kan masih tanggal 20-an, akhir September ini mulai," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

    Saan menyebut masih ada kesempatan PKPU itu direvisi. Komisi II DPR juga akan menjadwalkan rapat dengan KPU membahas revisi PKPU itu pekan depan.

    "Kita mudah-mudahan minggu depan udah bisa manggil KPU. Kita akan diskusikan itu untuk tegas meniadakan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memancing orang untuk datang secara berkerumun, banyak, dan itu potensi melanggar protokol pencegahan COVID," ujarnya.

    "Kita nanti akan minta agar KPU melarang ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengumpulkan, menjadi daya tarik orang berkumpul banyak ya, berkerumun," imbuh Saan.

    Politikus Partai NasDem itu pun menyinggung aturan pembatasan hadirin dalam rapat umum kampanye maksimal 100 orang. Saan pun sangsi jika kegiatan seperti konser musik maupun bazar bisa dibatasi pesertanya.

    "Harusnya dari situ aja rapat umum turunkan. Apakah mungkin konser itu dihadiri 100 orang? Kan nggak mungkin juga, pasti orang akan membludak kan. Apakah mungkin bazar itu yang datang cuma 100 orang, donor darah, yang gitu-gitu dalam situasi kayak gini?" tutur Saan.

    Kegiatan rapat umum itu dinilainya berpotensi melanggar protokol COVID-19. Karena itulah, menurutnya, kegiatan kampanye dengan mengumpulkan massa perlu ditiadakan.

    "Menurut saya memang hal-hal yang sifatnya potensial bisa menarik orang banyak, maka itu potensial melanggar protokol COVID. Karena itu lebih baik dari sekarang diantisipasi dengan cara tadi, ditiadakan saja hal-hal seperti itu," tegasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Satgas COVID-19 menyoroti dibolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020. KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan Undang-undang.

    "Semua itu bisa di PKPU karena memang ada ketentuan peraturan UU yang mengatur bagaimana proses-proses substansi dilakukan dalam pemilihan, tentu berdasarkan UU pemilihan. Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar komisioner KPU I Dewa Raka Sandi, pada acara 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020', Selasa (15/9).

    Untuk diketahui, dalam PKPU 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik.

    Sedangkan pada ayat 2, dituliskan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

    Berikut isi pasal 63 PKPU 10 tahun 2020:

    Pasal 63
    (1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
    a. rapat umum;
    b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
    c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
    d. perlombaan;
    e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
    f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
    g. melalui Media Sosial.

    (2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Papan atas Antara Ajax Amsterdam Vs Twente
  • Terlontar Dari Pelaku Mengancam akan Membunuh Menkopolhukam Mahfud Md
  • Gelar Perkara Penganiayaan Polsek Kepenuhan Tidak Keproses Sidik,Konfrontir Antara Korban dan Saksi
  • Komisi III DPR RI Minta Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bansos di Siak
  • HRS Akan Dijemput Paksa Jika Absen Panggilan Kedua? Ini Kata Kapolda Metro
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Papan atas Antara Ajax Amsterdam Vs Twente
    02 Terlontar Dari Pelaku Mengancam akan Membunuh Menkopolhukam Mahfud Md
    03 Gelar Perkara Penganiayaan Polsek Kepenuhan Tidak Keproses Sidik,Konfrontir Antara Korban dan Saksi
    04 Komisi III DPR RI Minta Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bansos di Siak
    05 HRS Akan Dijemput Paksa Jika Absen Panggilan Kedua? Ini Kata Kapolda Metro
    06 Khoirun Azwandi : Gunakan Hak Pilih Dengan Bijak, Jangan Golput,Karna Golput Bukan Solusi
    07 Polres Enrekang dan Kodim 1419 Enrekang Latih Tanding Volly Untuk Menjaga Imun
    08 Sat Lantas Polres Enrekang Datangi TKP Kecelakaan Menyebabkan Seorang Wanita Meninggal
    09 KNPI Kampar Berikan Bantuan Kali Ini Di Rumah Tahfidz As-syifatu Zahra Rumbio Jaya
    10 Bupati Kampar Dampingi Menteri Pertanian Lepas Ekspor Perdana Moggot di Kampar
    11 Bupati Banggai Laut, KPK Tetapkan Tersangka Suap
    12 Walikota Pekanbaru Melantik H Muhammad Jamil SAg MAg MSi Sebagai Sekda Kota Pekanbaru
    13 Dua Pelaku Ditahan, 4.110 Gram Sabu Dimusnahkan, Tiga DPO
    14 Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno Ditahan KPK
    15 Walikota Pekanbaru Tiga Tugas Khusus yang Diberikan ke Sekda Definitif
    16 Pemprov Terakhir Pencairan 23 Desember APBD 2020
    17 Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekanbaru Resmi Dilantik
    18 Indah Vidya Astuti, Mengajak Warganya untuk Menekuni Budidaya Cacing
    19 Apel Di Lapangan Mapolres Pelapasan Personil Yang Melaksanakan BKO Ke Polres Toraja Utara
    20 Arsenal Menang Telak 4-1 Atas Rapid Vienna
    21 Atas Penilaian LPPD, Raih Nilai 2,92, Kinerja Tinggi Pemkab Kampar
    22 Sidang Kasus Djoko Tjandra Jaksa Cecar Eks Ses NCB Interpol soal Surat Istri Djoko Tjandra
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA