Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Komisi II DPR Minta PKPU Bolehkan Konser Musik-Bazar untuk Kampanye Direvisi
Jumat, 18-09-2020 - 08:02:48 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa.
TERKAIT:
   
 

Jakarta, Liputanonline.com - Komisi II DPR meminta KPU merevisi PKPU yang mengatur dibolehkannya konser musik hingga bazar untuk kampanye di Pilkada 2020. Aturan dalam PKPU tersebut diminta tidak bertentangan dengan protokol pencegahan COVID-19.

"Nanti kita akan diskusikan dengan KPU, akan minta KPU agar PKPU itu diperbaiki, direvisi, untuk bisa mencegah potensi-potensi yang sifatnya bakal melanggar protokol COVID-19. Toh kampanye nanti kan masih tanggal 20-an, akhir September ini mulai," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa kepada wartawan, Kamis (17/9/2020).

Saan menyebut masih ada kesempatan PKPU itu direvisi. Komisi II DPR juga akan menjadwalkan rapat dengan KPU membahas revisi PKPU itu pekan depan.

"Kita mudah-mudahan minggu depan udah bisa manggil KPU. Kita akan diskusikan itu untuk tegas meniadakan hal-hal, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa memancing orang untuk datang secara berkerumun, banyak, dan itu potensi melanggar protokol pencegahan COVID," ujarnya.

"Kita nanti akan minta agar KPU melarang ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengumpulkan, menjadi daya tarik orang berkumpul banyak ya, berkerumun," imbuh Saan.

Politikus Partai NasDem itu pun menyinggung aturan pembatasan hadirin dalam rapat umum kampanye maksimal 100 orang. Saan pun sangsi jika kegiatan seperti konser musik maupun bazar bisa dibatasi pesertanya.

"Harusnya dari situ aja rapat umum turunkan. Apakah mungkin konser itu dihadiri 100 orang? Kan nggak mungkin juga, pasti orang akan membludak kan. Apakah mungkin bazar itu yang datang cuma 100 orang, donor darah, yang gitu-gitu dalam situasi kayak gini?" tutur Saan.

Kegiatan rapat umum itu dinilainya berpotensi melanggar protokol COVID-19. Karena itulah, menurutnya, kegiatan kampanye dengan mengumpulkan massa perlu ditiadakan.

"Menurut saya memang hal-hal yang sifatnya potensial bisa menarik orang banyak, maka itu potensial melanggar protokol COVID. Karena itu lebih baik dari sekarang diantisipasi dengan cara tadi, ditiadakan saja hal-hal seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Satgas COVID-19 menyoroti dibolehkannya konser musik dalam kampanye Pilkada 2020. KPU menyebut tidak dapat mengubah aturan tersebut karena dibuat berlandaskan Undang-undang.

"Semua itu bisa di PKPU karena memang ada ketentuan peraturan UU yang mengatur bagaimana proses-proses substansi dilakukan dalam pemilihan, tentu berdasarkan UU pemilihan. Bentuk-betuk kampanye juga sudah diatur di situ, tentu KPU tidak bisa mengubah dan meniadakannya," ujar komisioner KPU I Dewa Raka Sandi, pada acara 'Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Pemilihan Serentak 2020', Selasa (15/9).

Untuk diketahui, dalam PKPU 10 tahun 2020 pasal 63 ayat 1 disebutkan beberapa kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye. Diantaranya rapat umum, kegiatan kebudayaan hingga konser musik.

Sedangkan pada ayat 2, dituliskan kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi jumlah orang sebanyak 100 orang. Serta tetap menerapkan protokol kesehatan.

Berikut isi pasal 63 PKPU 10 tahun 2020:

Pasal 63
(1) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dapat dilaksanakan dalam bentuk:
a. rapat umum;
b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
c. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
d. perlombaan;
e. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah;
f. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau
g. melalui Media Sosial.

(2) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf f dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat.



Editor    :Rius H.
Sumber :Detik.Com



 
Berita Lainnya :
  • DLH Rohul Sosialisasi Peningkatan Peran dalam Pengelolaan Persampahan
  • Anton ST MM Berikan Bantuan Korban Kebakaran
  • Bupati Rohil Apresiasi atas Kinerja Yuliarni Appy Selama Menjad Kejari di Rohil
  • Pemkab Meranti Sambut Baik Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
  • Pemkab Meranti Dukung Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 DLH Rohul Sosialisasi Peningkatan Peran dalam Pengelolaan Persampahan
    02 Anton ST MM Berikan Bantuan Korban Kebakaran
    03 Bupati Rohil Apresiasi atas Kinerja Yuliarni Appy Selama Menjad Kejari di Rohil
    04 Pemkab Meranti Sambut Baik Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
    05 Pemkab Meranti Dukung Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
    06 Bupati Kuansing Beraudiensi Bersma 360 Tenaga Guru Passing Grade dan 138 Tenaga Kesehatan
    07 Enggan Berikan Tanggapan,DPRD Berjanji Akan Bahas Dugaan Penambahan Dua Paket Proyek PUPR Tubaba
    08 Bupati Sukiman Bersama Pj Gubri Tinjau Korban Kebakaran dan Berikan Bantuan
    09 DPR RI Achmad Berikan Bantuan untuk korban Kebakaran di Desa Langkitin
    10 Bupati Rohil Menghadiri Acara Perpisahan Sekaligus Pengantar Tugas kepada Dr.H.Ali Agar,S.Sos,M.Si
    11 BKAD Meranti Menggelar Kunjungan Kerja dan Studi Tiru Desa Digital di Kementrian DPDTT
    12 Bupati Kuansing Menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji serta Penyerahan SK PPPK
    13 Bupati Kuansing Diwakili Pj Sekda Secara Resmi Menutup Festival Pacu Jalur Pangean
    14 Kapus Totomulyo Butuh Dukungan Bantuan Mobil Ambulance
    15 Inspektorat Dalami Adanya Pertimbangan Pertimbangan Khusus PPK dan PA PUPR Tubaba
    16 Kuasa Hukum Andi Nofrianto Keberatan Terhadap Permintaan Ganti Rugi Yang Dianggap Terlalu Prematur
    17 Kabag Hukum Tegaskan Belum Ada Perbup dan SK Bupati Tubaba,Tentang Penambahan Persyaratan
    18 Pj Walikota Pekanbaru Mendampingi Pj Gubernur Riau Meninjau Perbaikan Jalan Rusak
    19 SMP Negeri 7 Teluk Kuantan Diduga Tidak Mengindahkan Permendikbud No 44 Tahun 2012
    20 Wakil Bupati Pelalawan H.Nasarudin.SH.MH Ikuti Wawancara dan Diskusi di DPP PKS
    21 Meranti Hadirkan Sekolah Bagi Para Lansia
    22 Rohul TPS Terbanyak Di Riau, Golkar Percaya Diri Rebut Kursi Ketua DPRD Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA