Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Papan atas Antara Ajax Amsterdam Vs Twente
  • Terlontar Dari Pelaku Mengancam akan Membunuh Menkopolhukam Mahfud Md
  • Gelar Perkara Penganiayaan Polsek Kepenuhan Tidak Keproses Sidik,Konfrontir Antara Korban dan Saksi
  • Komisi III DPR RI Minta Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bansos di Siak
  • HRS Akan Dijemput Paksa Jika Absen Panggilan Kedua? Ini Kata Kapolda Metro
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Papan atas Antara Ajax Amsterdam Vs Twente
    02 Terlontar Dari Pelaku Mengancam akan Membunuh Menkopolhukam Mahfud Md
    03 Gelar Perkara Penganiayaan Polsek Kepenuhan Tidak Keproses Sidik,Konfrontir Antara Korban dan Saksi
    04 Komisi III DPR RI Minta Kejati Riau Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dana Bansos di Siak
    05 HRS Akan Dijemput Paksa Jika Absen Panggilan Kedua? Ini Kata Kapolda Metro
    06 Khoirun Azwandi : Gunakan Hak Pilih Dengan Bijak, Jangan Golput,Karna Golput Bukan Solusi
    07 Polres Enrekang dan Kodim 1419 Enrekang Latih Tanding Volly Untuk Menjaga Imun
    08 Sat Lantas Polres Enrekang Datangi TKP Kecelakaan Menyebabkan Seorang Wanita Meninggal
    09 KNPI Kampar Berikan Bantuan Kali Ini Di Rumah Tahfidz As-syifatu Zahra Rumbio Jaya
    10 Bupati Kampar Dampingi Menteri Pertanian Lepas Ekspor Perdana Moggot di Kampar
    11 Bupati Banggai Laut, KPK Tetapkan Tersangka Suap
    12 Walikota Pekanbaru Melantik H Muhammad Jamil SAg MAg MSi Sebagai Sekda Kota Pekanbaru
    13 Dua Pelaku Ditahan, 4.110 Gram Sabu Dimusnahkan, Tiga DPO
    14 Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada PT Garuda Indonesia 2007-2012 Hadinoto Soedigno Ditahan KPK
    15 Walikota Pekanbaru Tiga Tugas Khusus yang Diberikan ke Sekda Definitif
    16 Pemprov Terakhir Pencairan 23 Desember APBD 2020
    17 Pengurus Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekanbaru Resmi Dilantik
    18 Indah Vidya Astuti, Mengajak Warganya untuk Menekuni Budidaya Cacing
    19 Apel Di Lapangan Mapolres Pelapasan Personil Yang Melaksanakan BKO Ke Polres Toraja Utara
    20 Arsenal Menang Telak 4-1 Atas Rapid Vienna
    21 Atas Penilaian LPPD, Raih Nilai 2,92, Kinerja Tinggi Pemkab Kampar
    22 Sidang Kasus Djoko Tjandra Jaksa Cecar Eks Ses NCB Interpol soal Surat Istri Djoko Tjandra
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA