Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Hubungan Brad Pitt Putus dari Nicole di Laporkan Kandas Setelah Dua Bulan Berpacaran
  • Menaker Ida: di Desak Anggota DPR Batalkan Keputusan Kenaikan Upah Tahun 2021
  • Danrem 031/Wira Bima dan Bupati Kampar Hadiri Pelantikan DDII dan PDD Kampar
  • AS Dukung Reformasi Ekonomi RI dan Pemberantasan Korupsi
  • Pria Ini Dibekuk Polisi, Rupanya Sudah 4 Kali Mencuri dan Terekam CCTV di Indomaret
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Hubungan Brad Pitt Putus dari Nicole di Laporkan Kandas Setelah Dua Bulan Berpacaran
    02 Menaker Ida: di Desak Anggota DPR Batalkan Keputusan Kenaikan Upah Tahun 2021
    03 Danrem 031/Wira Bima dan Bupati Kampar Hadiri Pelantikan DDII dan PDD Kampar
    04 AS Dukung Reformasi Ekonomi RI dan Pemberantasan Korupsi
    05 Pria Ini Dibekuk Polisi, Rupanya Sudah 4 Kali Mencuri dan Terekam CCTV di Indomaret
    06 Menang atas Juventus, Koeman: Ini Penampilan Terbaik Barcelona
    07 Sumbar-Riau Jalan Lintas Amblas, Masyarakat yang Melintas Berkendaraan Berhati-hati
    08 Hari Sumpah Pemuda Ke-92, Ikatan Pemuda Karya Provinsi Riau Gelar Sunat Massal
    09 Pasien Positif Covid-19 Belum Terima Bantuan yang Dijanjikan Pemko Pekanbaru
    10 Kapolres Bukittinggi Adakan Pertemuan dengan Wartawan Kota Bukittinggi
    11 Polres Bukittinggi Mengantisipasi Kondisi Liburan Panjang,Menggelar Apel Bersama
    12 Terancam Masuk Hotel Prodeo, 2 Orang ASN Dinsos Pelalawan Karena Diduga Langgar UU Pilkada
    13 ASOSIASI LURAH DI SIDRAP TERBENTUK DAN SIAP UNTUK BERKIPRAH
    14 Gelar Diklat Keterampilan Bapenda Secara Profesionalisme
    15 75 Kader Bangga Kencana Diberi Pembekalan
    16 Temui Masa Aksi Komisioner BAZNAS Rohil Beri Kesaksian Palsu
    17 Pemuda As'syuhada Adakan Acara Tolak Bala Ratip Tegak Bersama Tuan Guru Abdul Muhaimin
    18 Di fitnah Gerakan Aksi Unjuk rasa ditunggangi, Presma STAI Ar ridho Angkat Bicara
    19 Sekda Pelalawan Mantan Ketua Dewan Pengawas BUMD Tuah Sekata Tahun 2013-2016 Diperiksa Kejari
    20 Tapteng Salah Satu Lokasi food estate di Sumut, Bupati Bakhtiar: Tapteng Akan Makmur
    21 ASN Dilarang Like & Share Postingan Calon Kepala Daerah
    22 Bupati Sidrap Serahkan Santunan Kematian 420 Juta Untuk Ahli Waris Peserta BP Jamsostek
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA