Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
   
 

Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

"Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

"Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

"Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

"Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

"Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

"Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



Editor    :Rius H.
Sumber :Detik.Com



 
Berita Lainnya :
  • Anton ST MM Berikan Bantuan Korban Kebakaran
  • Bupati Rohil Apresiasi atas Kinerja Yuliarni Appy Selama Menjad Kejari di Rohil
  • Pemkab Meranti Sambut Baik Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
  • Pemkab Meranti Dukung Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
  • Bupati Kuansing Beraudiensi Bersma 360 Tenaga Guru Passing Grade dan 138 Tenaga Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Anton ST MM Berikan Bantuan Korban Kebakaran
    02 Bupati Rohil Apresiasi atas Kinerja Yuliarni Appy Selama Menjad Kejari di Rohil
    03 Pemkab Meranti Sambut Baik Kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi Riau
    04 Pemkab Meranti Dukung Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
    05 Bupati Kuansing Beraudiensi Bersma 360 Tenaga Guru Passing Grade dan 138 Tenaga Kesehatan
    06 Enggan Berikan Tanggapan,DPRD Berjanji Akan Bahas Dugaan Penambahan Dua Paket Proyek PUPR Tubaba
    07 Bupati Sukiman Bersama Pj Gubri Tinjau Korban Kebakaran dan Berikan Bantuan
    08 DPR RI Achmad Berikan Bantuan untuk korban Kebakaran di Desa Langkitin
    09 Bupati Rohil Menghadiri Acara Perpisahan Sekaligus Pengantar Tugas kepada Dr.H.Ali Agar,S.Sos,M.Si
    10 BKAD Meranti Menggelar Kunjungan Kerja dan Studi Tiru Desa Digital di Kementrian DPDTT
    11 Bupati Kuansing Menggelar Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji serta Penyerahan SK PPPK
    12 Bupati Kuansing Diwakili Pj Sekda Secara Resmi Menutup Festival Pacu Jalur Pangean
    13 Kapus Totomulyo Butuh Dukungan Bantuan Mobil Ambulance
    14 Inspektorat Dalami Adanya Pertimbangan Pertimbangan Khusus PPK dan PA PUPR Tubaba
    15 Kuasa Hukum Andi Nofrianto Keberatan Terhadap Permintaan Ganti Rugi Yang Dianggap Terlalu Prematur
    16 Kabag Hukum Tegaskan Belum Ada Perbup dan SK Bupati Tubaba,Tentang Penambahan Persyaratan
    17 Pj Walikota Pekanbaru Mendampingi Pj Gubernur Riau Meninjau Perbaikan Jalan Rusak
    18 SMP Negeri 7 Teluk Kuantan Diduga Tidak Mengindahkan Permendikbud No 44 Tahun 2012
    19 Wakil Bupati Pelalawan H.Nasarudin.SH.MH Ikuti Wawancara dan Diskusi di DPP PKS
    20 Meranti Hadirkan Sekolah Bagi Para Lansia
    21 Rohul TPS Terbanyak Di Riau, Golkar Percaya Diri Rebut Kursi Ketua DPRD Riau
    22 Perhatikan Perihal Banjir, PJ Gubernur Riau Minta Pemkot Gencarkan Gotong Royong
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA