Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Kapolsek Kuantan Mudik dan Kapolsek LTD Adakan Kegiatan Jumat Barokah Bersedekah Sembako
  • Tutup Manasik Tingkat Kabupaten, Bupati Rohil Sebut Akan Berikan Pelayanan Maksimal
  • Dato' Hamka Terima Mandat Sebagai Panglima Pasukan Adat Gagak Hitam Kota Dumai
  • Pelaku PETI Kabur,Saat dilakukan Upaya Penangkapan
  • Terima Audensi Dari BEM Se-Riau,Ida Yulita Susanti:Ini Murni Silaturahmi Dan Membangun Sinergitas
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kapolsek Kuantan Mudik dan Kapolsek LTD Adakan Kegiatan Jumat Barokah Bersedekah Sembako
    02 Tutup Manasik Tingkat Kabupaten, Bupati Rohil Sebut Akan Berikan Pelayanan Maksimal
    03 Dato' Hamka Terima Mandat Sebagai Panglima Pasukan Adat Gagak Hitam Kota Dumai
    04 Pelaku PETI Kabur,Saat dilakukan Upaya Penangkapan
    05 Terima Audensi Dari BEM Se-Riau,Ida Yulita Susanti:Ini Murni Silaturahmi Dan Membangun Sinergitas
    06 Wako Ahmadi Buka Secara Resmi Sosialisasi ETPD, SIMDA & SIPD
    07 Hadiri Festival Tunggang Langgang DKD, Bupati Rohil Minta Kesenian Terus Dikembangkan
    08 Oknum Marga Lubis Sebut Pemangku Adat Tambang Tarantang Rampas Tanahnya
    09 Lagi,Satres Narkoba Polres Kuansing Kembali Amankan Pengedar Shabu di Muara Lembu Singingi Kuansing
    10 Hibah MCC Gagal, Ida: Wajar, Legalitas Lahan Sampai Saat Ini Tidak Jelas
    11 Satres Narkoba Polres Kuansing Bekuk Pelaku Pengedar Narkoba Saat dalam Kamar Wisma di Kuansing
    12 DPRD Rohil Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Pansus Dan LKPJ Bupati Tahun 2021
    13 Segenap Karyawan PT UKM dan Perwakilan Kelompok Tani Ucapkan,Terima Kasih ke Presiden Jokowi
    14 Kejari Panggil Empat Saksi Buru Otak Dugaan Korupsi BPRS Kota
    15 Jum'at Barokah,Kapolsek Berikan Bantuan Sembako Kepada Lansia dan Warga Kurang Mampu
    16 Halal bi Halal IKLA Kuansing Berjalan Dengan Rasa Penuh Kekeluargaan
    17 Kenal Pamit Kapolsek Kuantan Hilir dan Kanit 1 ResNarkoba, Kapolres Kuansing
    18 Kapolres Kuansing Diwakili Waka Hadiri Pemusnahan Barang Bukti di Kantor Kejaksaan Negeri
    19 Polsek Singingi Kembali Tertibkan Aktifitas PETI di Kelurahan Muara Lembu
    20 Sebanyak 122 Warga Kepenghuluan Bagan Nibung Terima Sertifikat Tanah Gratis
    21 Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kuansing Bekuk Pengedar Shabu di Pasar Benai Kuansing
    22 Kasi Intel Sertijab,Rinaldy Jabat Kasi Pidum Kajari Lampung Selatan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA