Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Sosok Kartini Muda Kuantan Singingi
  • Anak Korban Angin Kencang Dua Pitue Sidrap Terima Bantuan Menteri Sosial
  • Kapolres Kuansing Melakukan Pengecekan Pos PPKM Bersekala Mikro
  • Hari ini Rabu, 21 April 2021 Bupati Harris Mohon Diri, Memasuki Masa Purna Tugas
  • Kapolda Bersama Forkopimda Cek Ke Zona Merah,Ingatkan Warga Agar Disiplin Protokol Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sosok Kartini Muda Kuantan Singingi
    02 Anak Korban Angin Kencang Dua Pitue Sidrap Terima Bantuan Menteri Sosial
    03 Kapolres Kuansing Melakukan Pengecekan Pos PPKM Bersekala Mikro
    04 Hari ini Rabu, 21 April 2021 Bupati Harris Mohon Diri, Memasuki Masa Purna Tugas
    05 Kapolda Bersama Forkopimda Cek Ke Zona Merah,Ingatkan Warga Agar Disiplin Protokol Kesehatan
    06 Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan Lantik Enam Wali Nagari
    07 Dewan Sahkan Dua Ranperda Kota Sungai Penuh
    08 Hadiman:Bantah Pemberitaan Dirinya Gagalkan Program Peremajaan Sawit Andalan Presiden Joko Widodo
    09 Bupati Sergai Sampaikan 5 Pesan Penting, Di Pelantikan 54 Pejabat Administrator
    10 Kepala Desa Antar Waktu, Pemkab Sergai Gelar Seleksi di Aula BKD
    11 Walikota Sungai Penuh Menyampaikan LKPJ APBD 2020 di Paripurna DPRD Sungai Penuh
    12 BPJS Pelalawan Sosialisasi Pentingnya Program BPJS di Kalangan Pers
    13 PT Al Ananda Tingkatkan Kerjasama Produktivitas Lele Asap, Dengan Warga Binaan Lapas Bukittinggi
    14 Bupati Batu Bara Zahir,Lantik Pengurus Kelompok Kerja Bunda PAUD Masa Bakti 2021-2023
    15 Gabungan TNI AL Gagalkan Transaksi dan Penyelundupan 110,925 Kg Sabu dari Malaysia
    16 Tidak Respon LPH Inspektorat Nisut Sang Kades Baho Kecamatan Lotu Dinonaktifkan
    17 Abaikan Prokes,Panitia Reses Anggota DPR RI Saniatul Lativa
    18 Hadiman Pimpin Lansung Sertijab Kasi Pidsus Kajari Kuansing
    19 Dinas Kominfo Kampar Gelar Sertijab Kadis Baru
    20 Awal Safari Ramadhan Bupati Kampar Buka Puasa Bersama Tokoh Muhammadiyah
    21 Akibat Anggin Kencang dan Hujan Deras Tiga Rumah Warga Rusak
    22 Perpustakaan Tenas Effendy Kota Pekanbaru Kembali Buka Setiap Hari
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA