Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
   
 

Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

"Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

"Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

"Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

"Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

"Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

"Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



Editor    :Rius H.
Sumber :Detik.Com



 
Berita Lainnya :
  • 3 Orang Pejabat Meranti Ikuti PKN Mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Strategis
  • Pj WaliKota Pekanbaru Akan Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
  • 488 Mahasiswa Akan Menerima Beasiswa Pemko Kota Pekanbaru
  • Bupati Rohil Resmikan Pembangunan Jalan di Pulau Halang Bersama Tokoh Pengusaha
  • Perbaikan Jalan Baru Mulai Berjalan,DPRD Pekanbaru Tekan Kualitas Yang Terbaik
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 3 Orang Pejabat Meranti Ikuti PKN Mengembangkan Kompetensi Kepemimpinan Strategis
    02 Pj WaliKota Pekanbaru Akan Luncurkan Program Penghapusan Denda Pajak Daerah
    03 488 Mahasiswa Akan Menerima Beasiswa Pemko Kota Pekanbaru
    04 Bupati Rohil Resmikan Pembangunan Jalan di Pulau Halang Bersama Tokoh Pengusaha
    05 Perbaikan Jalan Baru Mulai Berjalan,DPRD Pekanbaru Tekan Kualitas Yang Terbaik
    06 Indra Gunawan Berharap Pada PLN Agar Mengoptimalkan Kebutuhan Masyarakat Tiang Listrik
    07 Plt. Bupati Kepulauan Meranti Buka MTQ Kecamatan Rangsang Saat Peninjauan Jalan Telah Dimulai
    08 Pj Walikota Pekanbaru dan Utusan Kementrian Agama RI Lepas Pawai Waisak Bersama
    09 Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Segera Sosialisasi PPDB dan Tidak Akan Mengurangi Kuota
    10 Bupati Kuansing Buka Pacu Jalur Hulu Kuantan dan Panitia Menyiapkan Hadiah 87,5 Juta
    11 Bupati Kuansing Berkunjung Ke Tanjung Pinang dan Mendapat Sumbangan Dari Bupati Tanjung Pinang
    12 Tingkatkan Kualitas Pelayanan Pekanbaru Mulai Pakai Aplikasi
    13 Bebas Parkir? Masyarakat Tak Perlu Bayar
    14 Kades Tenan Samsi: Keluhkan Jalan Utama Dusun Tenggayun Desa Tenan Rusak Berat
    15 Lepas CJH Meranti,Plt Bupati H.Asmar:Doakan CJH Mendapat Predikat Haji Yang Mabrur
    16 Bupati Rohil Afrizal, Menyapa Jamaah Haji Kloter 08 BTH Melalui Video Call
    17 Polsek Kuantan Mudik Lakukan Kegiatan,Jumat Barokah,Di Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik
    18 Upacara Secara Virtual,Kapolres Meranti Berpesan Agar Personel Dapat Memaknai Hari Lahir Pancasila
    19 Bupati Rohil Realisasikan 5 Unit Dump Truck DLH,Demi Terjaganya Kebersihan Lingkungan
    20 Plt Bupati Buka MTQ Kecamatan Tebingtinggi Barat,Membangun Kualitas Sumber daya Manusia Yang Unggul
    21 Lakukan Pelantikan Pejabat Baruu Bupati Rokan Hulu
    22 Sekda Kepulauan Meranti Bicara Potensi Ikan Tirus Bersama KKP
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA