Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
Selasa, 15-09-2020 - 13:14:41 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghuforn.
TERKAIT:
 
  • Penanganan Anggaran Covid-19 di Jakarta Diminta Ikut di Audit,Ini Kata KPK
  •  

    Jakarta, Liputanonline.com - Keinginan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencairkan dana cadangan daerah senilai Rp 1,4 triliun karena APBD DKI 2020 terdampak pandemi menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta. Bahkan, KPK diminta turun tangan mengaudit anggaran penanganan virus Corona (COVID-19) DKI Jakarta.

    Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, angkat bicara terkait permintaan DPRD DKI agar pihaknya ikut mengaudit pencairan dana cadangan tersebut. Menurutnya, KPK bukan lembaga negara yang bertanggungjawab untuk melakukan audit anggaran keuangan.

    "Itu tugas BPK atau BPKP. DPRD bahkan lembaga yang berwenang melakukan kontrol. Sehingga adalah selayaknya DPRD yang melakukan kontrol atas kebijakan penggunaan keuangan daerah dimaksud," kata Ghufron kepada wartawan, Selasa (15/9/2020).

    Menurut Ghufron, alangkah lebih baik jika setiap lembaga menjalankan tugasnya lebih dulu sesuai aturan Undang-undang. Jika ada penyalahgunaan keuangan, Ghufron meminta hal itu dilaporkan ke KPK.

    "Kalau ada dugaan penyalahgunaan keuangan baru laporkan ke KPK. Kami harap setiap lembaga menjalankan tugasnya terlebih dahulu sesuai peraturan perundang-undangan," katanya.

    Ghufron menyebut DPRD DKI sebagai wakil rakyat Jakarta bertanggungjawab mengontrol langsung keuangan Pemprov. Hal itu harus dilakukan agar keuangan daerah bisa dibelanjakan secara tepat dan efesien.

    "Ketiadaan LPJ dan penjelasannya bisa dikontrol langsung oleh DPRD, DPRD adalah wakil rakyat bertanggungjawab penuh untuk mengontrol guna keuangan daerah terbelanjakan secara tepat dan efisien," ucap Ghufron.

    "Semua pihak harus berfungsi dan menjalankan tugasnya secara taat hukum. KPK sesuai tusinya (tugas-funsi) akan melakukan pencegahan dan penindakan jika terdapat dugaan penyalahgunaan keuangan negara," sambungnya.

    Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kepada anggota DPRD DKI Jakarta dalam Rapat Paripurna mengenai latar belakang keinginan mencabut Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang dana cadangan daerah. Menurutnya, pencabutan Perda itu dilakukan agar dana cadangan daerah bisa dicairkan, karena saat ini ABPD DKI 2020 terdampak adanya pandemi COVID-19.

    Namun, Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang selama ini ada. Sebab, saat ini Pemprov DKI juga telah menerima dana bantuan dari Pemerintah Pusat dengan jumlah triliunan rupiah.

    "Pemerintah Pusat bantu DKI Rp 4,8 triliun, luar biasa. DKI sendiri alokasikan Rp 10 triliun, DKI mau pinjam lagi ke Pusat Rp 12,5 triliun. Dana cadangan yang Rp 1,4 triliun mau dicairkan, luar biasa dana penanganan COVID DKI, tapi kenapa PSBB transisinya gagal," ujar saat dihubungi, Senin (14/9) malam.

    Baco mempertanyakan dana triliunan rupiah itu digunakan untuk apa saja. Menurutnya, tak ada laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pemprov DKI.

    "Ke mana semua uang itu? Sampai sekarang tidak ada laporan pertanggungjawaban dan penjelasannya. KPK dan BPK harus audit dana COVID DKI secara transparan agar rakyat Jakarta juga punya hak untuk tahu," kata Baco.



    Editor    :Rius H.
    Sumber :Detik.Com



     
    Berita Lainnya :
  • Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 23 Kg Sabu Di Kota Medan
  • Kerjasama dengan BI Kalbar, Kodam XII/Tpr Sosialisasikan QRIS Kepada Prajurit
  • Pengurus Pokdar Kamtibmas Resort Pelalawan Riau Lakukan Audensi Dengan Kejari Pelalawan
  • Gebyar Vaksin Presisi Polres Sawahlunto di Pasar Sapan
  • Peduli Sosial Alumni Akabri 99 Riau Salurkan 1000 Bansos Dan Gelar 1000 Vaksinasi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Polrestabes Medan Gagalkan Peredaran 23 Kg Sabu Di Kota Medan
    02 Kerjasama dengan BI Kalbar, Kodam XII/Tpr Sosialisasikan QRIS Kepada Prajurit
    03 Pengurus Pokdar Kamtibmas Resort Pelalawan Riau Lakukan Audensi Dengan Kejari Pelalawan
    04 Gebyar Vaksin Presisi Polres Sawahlunto di Pasar Sapan
    05 Peduli Sosial Alumni Akabri 99 Riau Salurkan 1000 Bansos Dan Gelar 1000 Vaksinasi
    06 Aksi Unjuk Rasa Mahasiwa Rohil, Sampaikan Tiga Tuntutan Kepada Bupati Afrizal Sintong
    07 Menata Kota Sei Rampah Lewat Relokasi Pasar
    08 Progres Crossing PIPA Kontraktor Pertamina Lamban Akibatkan Jalan Nasional Rusak
    09 Babinpotdirga Lanud Sam Ratulangi Pimpin Warga Tasuka Bersih Bersih
    10 Serbuan Vaksinasi Diiringi Bantuan Sosial di Bitung Sulut
    11 Kasi Propam Polres Sidrap Sosialisasikan Aplikasi Propam Presisi, Ini Tujuannya
    12 Kajari Kuansing Optimis Kasus Hotel Kuansing dan Pasar Modern Tuntas Tahun Ini
    13 Gubri Syamsuar Ganti Andi Putra Dengan Suhardiman Amby
    14 Pemdes Muaro Sentajo Bagikan BLT DD Tahap 10
    15 Bupati Kuansing Andi Putra Yang Berseteru Dengan Kejari Kuasing, KPK yang Menangkap
    16 Elviriadi: Pentingnya Ideologi Kaderesasi Untuk Kader Kader Muda Muhammadiyah
    17 Gelap Mata Gegara Mantan Pacar, Seorang Pria di Sidrap Parangi Korban
    18 Ranperda KUA-PPAS dan Infrastruktur Perumahan-Permukiman Kabupaten Sergai Disetujui DPRD 
    19 Danlanud Sam Ratulangi Peringati HUT Korpakhasau ke-74 di Kalawiran
    20 Tegas Kapolri: Pecat Tidak Hormat Dan Pidanakan Oknum Polisi Yang Melanggar Aturan
    21 Kapolri: Jangan Ragu Pecat dan Pidanakan Anggota Yang Melanggar!
    22 Buka Taklimat Awal Audit Kinerja Tahap II, Kapolda Riau Tekankan Hal Ini
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © PT.RAFAEL LIPUTAN ONLINE PERS - LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA