PEKANBARU, Liputanonline.com - Pengadilan Tipikor Pekanbaru membebaskan Legal Manager PT Duta Palma, Suheri Terta, atas perkara suap alih fungsi hutan di Provinsi Riau. Suheri dinyatakan tidak terbukti melakukan suap sebesar Rp3 miliar kepada Gubernur Riau, Annas Maamun.

Atas putusan bebas itu, Suheri menerima sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sikap pikir-pikir untuk kelanjutan hukum. "Kami masih menyatakan sikap pikir-pikir atas putusan tersebut," kata Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (9/9/2020.

Ali mengatakan, dari awal proses penyidikan, KPK yakin dengan alat bukti yang dimiliki. Selama proses persidangan juga dapat dibuktikan semua uraian perbuatan terdakwa dalam kasus suap alih fungsi hutan.

Terlebih, lanjut Ali, dalam putusan MA atas nama terpidana Annas Ma'mun telah terbukti adanya penerimaan sejumlah uang antara lain dari PT Duta Palma.

KPK, kata Ali, masih menunggu salinan putusan dari Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Putusan tersebut akan dipelajari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

"Selanjutnya akan mengambil sikap langkah hukum setelah. Kami berharap pengadilan segera mengirimkan salinan putusan tersebut," tutur Ali.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim yang diketuai Saut Maruli Tua Pasaribu, menyatakan Suheri tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer maupun subsider yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Menyatakan terdakwa Suheri Terta tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan kedua . Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU," ujar Saut.

Hakim meminta JPU memulihkan hak-hak terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat. "Meminta JPU segera membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan dibacakan," kata Saut.

Perbuatan bermula dari pengajuan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Annas Maamun kepada Menteri Kehutanan tahun 2014. Rencana ini membuat Surya Darmadi (tersangka) menemui Annas Maamun dan Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulher.

Surya Darmadi ingin kebun milik perusahaannya Duta Palma Group dikeluarkan dari kawasan hutan dalam RTRW. Lokasi perusaan ini ada di Kabupaten Indragiri Hulu.

JPU KPK dalam dakwaannya menyebut ada rencana memberikan uang Rp8 miliar kepada Annas. Di mana Rp3 miliar sebagai uang muka dan sisanya diberikan setelah RTRW disahkan menteri.

Uang Rp3 miliar diserahkan Suheri sebagai legal perusahaan melalui perantara Gulat Medali Emas Manurung. Namun dalam persidangan, hanya Gulat yang menyatakan Annas menerima uang itu.

Kesaksian Gulat sudah dibantah terdakwa dan saksi lain tidak melihat adanya penyerahan uang itu. Sementara saksi Annas, tidak mengingat apakah menerima uang karena dalam persidangan sering menyatakan lupa.

Begitu juga dengan rekonstruksi yang dilakukan. Hanya berdasarkan kesaksiaan dari Gulat. "Satu keterangan saksi saja (Gulat) tidak cukup sebagai alat bukti dan tidak memenuhi unsur sebagaimana dakwaan JPU," kata Saut.

Vonis bebas itu mematahkan tuntutan JPU Wahyu Dwi Oktafianto yang menuntut Suheri dengan penjara selama 4 tahun. Suheri juga dituntut membayar denda Rp150 juta subsider 6 bulan penjara.

JPU menyatakan Suheri bersalah menyuap Annas Maamun. Terdakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun tujuan menyuap Annas Maamun yakni, Suheri Terta ingin anak perusahaan  PT Darmex Agro di Kabupaten Inhu, seperti PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari dan PT Seberida Subur dimasukkan atau diakomodir dalam usulan perubahan RTRW Riau 2014.



Editor   :Rius H.
Sumber:CAKAPLAH.COM