PEKANBARU, Liputanonline.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau telah memeriksa 13 camat periode 2014-2016 di Kabupaten Siak terkait dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekdakab Siak serta anggaran rutin BPKAD Kabupaten Siak tahun 2014-2019 pada Senin (31/8/2020).

Namun, saat menemui penyelidik, para camat tersebut tidak membawa dokumen yang dibutuhkan jaksa penyelidik untuk mengungkap aliran dana dugaan korupsi di Negeri Istana itu. Kejati Riau mengagendakan kembali pemanggilan mereka.

"Kemarin Senin datang, karena enggak bawa dokumen, kita undang lagi untuk besok membawa dokumen," ujar Asisten Pidsus Kejati Riau, Hilman Azazi, Selasa (1/9/2020).

Hilman menjelaskan, dari 13 orang yang hadir tidak seluruhnya merupakan mantan camat. Ada dua orang yang saat ini masih aktif menjadi camat di Kabupaten Siak.

Sementara satu orang mantan camat tidak hadir karena menderita sakit. "Satu orang sakit, tidak hadir. Mantan Camat Kandis," kata Hilman.

Pada Senin, pantauan di Kejati Riau, pemeriksaan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan sempat melakukan istirahat pada pukul 12.00 WIB. Pada pukul 20.00 WIB, para mantan camat yang dipanggil keluar dari Gedung Kejati Riau.

Di antara yang dipanggil terlihat mantan Camat Mandau Irwan Kurniawan. Saat ini, ia pindah tugas ke Pemerintah Provinsi Riau sebagai Kepala Biro Umum Setdaprov Riau.

Klarifikasi juga dilakukan kepada mantan Camat Siak, Wan Syaiful Effendi.

Kemudian, Zulkifli dipanggil dalam kapasitas sebagai Camat Lubuk Dalam. Sekarang, Zulkifli menjadi anggota DPRD Siak dari Partai Golongan Karya.

Ada Dicky Sofyan selaku mantan Camat Bunga Raya dan saat ini Dicky menjabat sebagai Camat Koto Gasib dan Zalik Effendi selaku Pj Camat Dayun yang sekarang menjabat Camat Tualang.

Ada mantan Camat Koto Gasib, Syafrizal, mantan Pj Camat Mempura, Hendi Herhavin, mantan Camat Minas, Afrizal, dan mantan Camat Kerinci Kanan Zainal Abidin.

Pemanggilan juga terhadap Suparni selalu Camat Sabak Auh. Saat ini, Suparni menjabat sebagai sekretaris di DPMPTSP Kabupaten Siak.

Adhitya Chitra Smara selaku Pj Camat Lubuk Dalam yang sekarang menjabat Kabag pertanahan Pemkab Siak. Kemudian Said Marwazi selaku Pj Camat Pusako.

Wan Syaiful Effendi yang dikonfirmasi terkait pemanggilan dirinya enggan memberikan jawaban. Telepon tidak diangkat dan pesan WhatsApp yang dikirimkan hanya dibaca.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Zulkifli. Anggota DPRD Siak ini juga tidak membalas ditanya terkait pemanggilan dirinya oleh Kejati Riau. Pesan WhatsApp hanya dibaca.

Dalam kasus ini, pemeriksa sudah dilakukan kepada Sekdaprov Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid. Yan diperiksa dalam kapasitas sebagai Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Jaksa penyelidik juga memeriksa Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Siak, Hendrisan. Ia diperiksa dalam kapasitas sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Siak.

Pemeriksaan juga dilakukan kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Siak, Kadri Yafis. Mantan Kepala Dinas Sosial Kabupaten siak, Nurmansyah.

Sebelumnya, Kejati juga memeriksa mantan Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan. Indra dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Karang Taruna Siak.

Pemanggilan juga dilakukan terhadap Yurnalis, mantan Kabag Kesra Pemkab Siak yang saat ini menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Riau.

Kasus dugaan korupsi ini ditangani Kejati Riau karena adanya lima laporan ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Siak. Dugaan korupsi terjadi di era kepemimpinan Bupati Siak, H Syamsuar yang saat ini menjabat Gubernur Riau.

Belum diketahui berapa besar dugaan korupsi yang terjadi Pemkab Siak itu. Namun ketika sejumlah mahasiswa melakukan unjuk rasa di Kejari Riau baru-baru ini, disebutkan adanya temuan BPK dalam pengelolaan keuangan di Pemkab Siak.



Editor :Rius H.
Artikel ini telah tayang di CAKAPLAH.COM dengan Judul:Dugaan Korupsi Dana Bansos 2014-2019 di Siak, Penyelidik Minta Mantan Camat Bawa Dokumen