PELALAWAN, Liputanonline.com - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Mata Rakyat Kawasan Nusantara (MRKN), akan segera melakukan Penyuluhan hukum terhadap seluruh tenaga kerja di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Adapun tujuan dilakukannya penyuluhan hukum dimaksud, fokus tentang undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, agar para tenaga kerja di perusahaan-perusahaan Kelapa Sawit di Riau pada umumnya dan Kabupaten Pelalawan khususnya mengetahui hak-hak normatifnya sebagai tenaga kerja atau karyawan di perusahaan itu.

Sasaran kita dalam penyuluhan hukum tentang ketenagakerjaan ini yakni perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit di 12 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pelalawan.

Hal ini, disampaikan Direktur LBH-MRKN, Eprisman Arianjaya Ndruru, SH, didampingi team Advokad Lembaga Bantuan Hukum Mata Rakyat Kawasan Nusantara (LBH-MRKN), Sadarman Laia, SH, MH, di Kantor Sekretariat LBH-MRKN di Jl. Sepakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (22/8/2020).

Eprisman Arianjaya Ndruru,SH, menyampaikan bahwa perlu dan mendesak dilakukan program ini dengan semakin banyaknya persoalan-persoalan hukum akibat tindakan sewenang-sewenang pihak perusahaan terhadap tenaga kerja.

"Ya, Itulah yang mendorong kita dari LBH-MRKN segera melakukan penyuluhan hukum terhadap para tenaga kerja diseluruh perusahan agar mengatahui hak-hak dan kewajiban mereka selama bekerja di sektor perusahaan perkebunan kelapa sawit termasuk tenaga kerja Kebun Pola KKPA," Eprisman mengakhiri.

Kepada media, Advokad LBH-MRKN, Sadarman Laia, SH, MH juga menambahkan bahwa Sebelum pihaknya melakukan penyuluhan hukum akan terlebih dahulu beraudiensi dengan Lembaga Legislatif (DPRD) Pelalawan dan Dinas terkait (Disnaker) termasuk managemen perusahaan-perusahan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.

Selain Itu juga, kata Sadarman Laia, SH, MH, meminta Pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan tidak tutup mata melihat tindakan-tindakan sewenang-wenang perusahaan nakal yang kerap mengabaikan dan mengangkangi Undang-undang ketenagajerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

"Harapan kita, dengan banyaknya perusahaan yang melakukan pelanggaran Undang-undang Ketenagakerjaan, kiranya pengawas Disnaker Provinsi Riau dapat lebih serius mengawasi gerak gerik perusahaan nakal di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan," harapnya mengakhiri. (UR/Br-Firman)




Editor :Rius H.