Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Jika Ditemukan Penyimpangan Bansos PSBB, Kejati Riau Ancam Dengan Hukuman Mati
Selasa, 02-06-2020 - 09:39:09 WIB

TERKAIT:
 
  • Jika Ditemukan Penyimpangan Bansos PSBB, Kejati Riau Ancam Dengan Hukuman Mati
  •  

    PEKANBARU, Liputanonline.com - Pendistribusian bantuan sosial (Bansos) ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi perhatian Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Jika nanti ditemukan adanya penyimpangan, maka kejaksaan akan menjerat para pelaku dengan hukuman mati.

    Ada dugaan kebocoran anggaran bansos senilai Rp2,3 miliar. Itu diketahui saat anggota Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan inspeksi mendadak ke gudang PT SPM di Jalan Patimura dan gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Riau, baru-baru ini.

    Kepala Kejati Riau, Dr Mia Amiati, mengatakan, pihaknya telah mendengar adanya dugaan kebocoran anggaran itu. Namun, kejaksaan belum melakukan pengusutan.

    Meski begitu, kata Mia, kejaksaan akan tetap melakukan kesiapan dan mencari kebenaran. "Kalau itu belum kami teliti tapi kami juga harus punya kewaspadaan karena bagaimana pun kami melakukan pendampingan itu mencari kebenaran, bukan kesalahan," kata Mia, Senin (1/6/2020).

    Mia menjelaskan, dari informasi yang diterima Kejati Riau, persoalan pendistribusian sembako di Pekanbaru dikarenakan adanya ketidaksesuaian data antara yang diajukan RT/RW dengan yang dimiliki Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

    Dari perbedaan data itu, dimungkinkan terjadinya kebocoran anggaran. "Keluhan dari masyarakat adanya disclaimer data yang tidak sesuai antara yang diajukan masyarakat dengan yang ada di dinas sosial," ucap Mia.

    Mia menegaskan, penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan penyimpangan Bansos saat pandemi Covid-19 bisa dilakukan. "Dalam keadaan khusus sesuai ketentuan dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kalau dianggap sudah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, ancaman pidananya, pidana mati. Karena ada kekhususan," tegas dia.

    Mia memberikan contoh dugaan penyimpangan anggaran saat bencana. Misalnya Bantuan Langsung Tunai dari Dinas Sosial tapi tidak disalurkan oleh pihak pengelola kepada orang yang berhak menerima.

    "Misal, bisa saja itu (bantuan) disampaikan kepada keluarganya. Lalu terbukti. Meskipun nilainya tak seberapa, itu ada indikasi bahwa ada perbuatan, ada mainstreanya, dia ada niat jahatnya. Memanipulasi data menurut dia sendiri. Kalau betul-betul ada unsur melawan hukum, kerugian negaranya ada, itu bisa diancam pidana mati," jelas Mia.



     
    Berita Lainnya :
  • Jika Ditemukan Penyimpangan Bansos PSBB, Kejati Riau Ancam Dengan Hukuman Mati
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 18 Operan dari 10 Pemain Berujung Gol Ciamik Leipzig
    02 DPR Tuan Rumah Sidang Tahunan, Puan Maharani Akan Dorong Pemerintah Tingkatkan Penanganan Covid-19
    03 Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa di Inhu, 63 Kepsek di Periksa KPK
    04 Tim Gabungan Gelar Razia Masker di Perbatasan Kota Pekanbaru
    05 Balitbang Apresiasi Inovasi dari MAN 1 Pekanbaru
    06 115 Warga Terjaring Razia Masker Hari Ini
    07 Teroris Bon Bunuh Diri di Tangkap di Kampar, 5 Teroris Berencana Ledakkan Bom Bunuh Diri
    08 Mantap Betul, Neymar!
    09 Gangguan Telkomsel, Pelayanan MPP Tetap Buka
    10 Pemko Pekanbaru Bakal Bangun Kantor Pengelola di KIT
    11 Diduga Oknum Kominfo Manipulasi Data Media, Akan Dilaporkan di Kejati Riau
    12 Ir Sumito Tidak Komentar Pembangunan Embung Sungsang,ke BP2JK Faisal Rizal Saja,BP2JK Buang Badan
    13 Usaha Mikro 80 Persen Terdampak Covid-19 di Pekanbaru
    14 Down Usai STO Pekanbaru Terbakar, Jaringan Telkomsel di Sumatera Mulai Normal
    15 Bupati Kampar Ikut Penandatangan, Nota Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2020
    16 50 Warga Positif Corona OTG Jalani Isolasi Mandiri
    17 Pemda Kampar Dukung Penuh Pembangunan Ruas Tol Bangkinang-Pangkalan
    18 Tunggu Izin Mendikbud dan Menag, Pemko Pekanbaru akan Terapkan Sekolah Sekali Seminggu
    19 Dua Roda Penggerak Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Siak Di Tengah Pandemi
    20 DPRD Kuansing Sidang Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir,Terhadap Ranperda LPJ Tahun Anggaran 2019
    21 Tertibkan Perkebunan Ilegal, Pemprov Riau akan Libatkan KLHK
    22 RDP dengan Komisi II DPRD Pekanbaru,Kasi Kerja Sama Satpol PP Diminta Pulang
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA