Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa di Inhu, 63 Kepsek di Periksa KPK
Kamis, 13-08-2020 - 23:08:41 WIB
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa di Inhu, 63 Kepsek di Periksa KPK
  •  

    PEKANBARU, Liputanonline.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 63 orang kepala sekolah SMP di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terkait dugaan intimidasi dan pemerasan yang dilakukan olek oknum kejaksaan setempat.

    Sebelumnya, 63 orang kepala sekolah itu mendadak mengundurkan diri walau akhirnya batal. Mereka mengaku tertekan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan diperas.

    Pemeriksaan terhadap 63 kepala sekolah itu dilakukan di Hotel Premier, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pekanbaru. "Betul (diperiksa). Pemeriksaan di Hotel Premier," ujar Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum PGRI Riau, Taufik Tanjung, Kamis (13/8/2020).

    Taufik mengatakan, pemeriksaan sudah berlangsung sejak tiga hari lalu. "Hari ini terakhir," kata Taufik.

    Tim KPK, kata Taufik, hanya meminta keterangan dari kepala sekolah. Konteks pemeriksaan masih sekitar dugaan pemerasan terhadap kepala sekolah tersebut yang berujung pengunduran diri.

    Sementara Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri yang dikonfirmasi terkait pemeriksaan puluhan kepala sekolah itu, belum memberikan jawaban.

    Sebelumnya, dugaan pemerasan ini juga sudah ditangani oleh Bagian Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Pemeriksaan dilakukan pada jaksa di Kejari Inhu, kepala sekolah, inspektorat dan bendahara dana bos.

    Kejati juga sudah mengirim hasil inspeksi kasus ke Kejaksaan Agung. Ada lima oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Inhu terancam diberi sanksi disiplin kategori berat

    Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menegaskan kasus ini menjadi atensi kejaksaan. Menurutnya, ada indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan.

    "Kita mengusulkan hukuman disiplin tingkat berat. Namun selanjutnya tindakan apa yang akan diambil bapak Jaksa Agung, ya kita tunggu petunjuk pimpinan. Kita hanya mengusulkan," tutur Raharjo.

    Sesuai PP 53 Tahun 2010, terkait pemberian sanksi, ada 3 kategori. Yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi kategori ringan, bisa berupa teguran lisan, pernyataan tidak puas secara tertulis, dan teguran tertulis.

    Sanksi kategori sedang, bisa berupa penundaan, kenaikan pangkat dan penundaan gaji berkala. Sanksi berat, bisa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, dicopot jabatannya, atau diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.



    Editor   :Rius H.
    Sumber:CAKAPLAH.COM



     
    Berita Lainnya :
  • Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa di Inhu, 63 Kepsek di Periksa KPK
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ratusan Pendemo Usai Demo di Kantor Gubernur, Bergeser ke Kejati Riau
    02 Mahasiswa dari Sibolga-Tapanuli Tengah Gelar Unjuk Rasa di Depan Kantor Walikota Sibolga
    03 Komisi II DPR Minta PKPU Bolehkan Konser Musik-Bazar untuk Kampanye Direvisi
    04 APBD Tahun Anggaran 2021 Bupati Kampar Buka Secara Resmi Sistem Sosialisasi Cara Kerja Penyusunan
    05 Kasus Pinangki Disorot, KPK Minta Penegak Hukum Tak Sampingkan Info Masyarakat
    06 Terjaring Pelanggar Protokol Kesehatan 146 Warga Kecamatan Tampan
    07 Ingatkan Sekolah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Lebih Perhatikan Protokol Kesehatan
    08 Harhubnas 2020, Dishub Bagikan Masker ke Masyarakat
    09 Bupati Tapanuli Tengah Geleng-geleng kepala, Memberantas Penyakit Masyarakat
    10 Pemuda Pelalawan Asal Nias, Deklarasikan Dukungan Kepada Zukri-Nazar
    11 Usai Bobol Kantor Pos Timika, Komplotan Residivis Diduga Mau Beraksi di Manado
    12 Calon Bupati H.Zukri Misran,SE Hadiri Konsolidasi Relawan ZONASI Kabupaten Pelalawan
    13 Jokowi Tunjuk BNPT-Polri-BIN Usut Penyerangan Ulama Sebelum Syekh Ali Jaber
    14 Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Peresmian Ditunda Presiden,Gubernur Riau Membenarkan
    15 Serka Yasokhi Zebua Turut Mendampingi Pembagian Bantuan JPS
    16 Koramil 02/Gido Kawal Pembagian Bantuan Sosial JPS
    17 Pemkab Kampar Tindak Lanjuti Hasil RDP Anggota DPR RI Syahrul Aidi
    18 Kartu Prakerja Untuk Pendaftaran Tahun Ini Berhenti di Gelombang ke-10
    19 Janda Anak 1 Tewas Telanjang di Mojokerto Usai 7 Hari Suaminya Meninggal
    20 Jokowi Tugaskan Luhut Tangani Corona 8 Provinsi, Luhut Mangatakan Akan Fokus Dual Hal
    21 3 Tahun Buronan Kasus Korupsi Lahan Kantor Bank Maluku-Malut Rp 7,6 M Ditangkap
    22 Bupati Kampar Minta Pejabat PT Bank Riau Kepri Terpilih Dapat Kembangkan Perusahaan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © LIPUTANONLINE.COM - AKTUAL & TERPERCAYA