PEKANBARU, Liputanonline.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima bantuan kuota belajar 10 GB sebanyak 105 ribu se-Riau dari Telkomsel, untuk mendukung Program Merdeka Belajar Jarak Jauh (PMBJJ) dimasa pandemi Covid-19.

"Program belajar jarak jauh sudah diluncurkan, dan Alhamdulillah kita mendapat dukungan dari Telkomsel kuota belajar 10 GB sebanyak 105 ribu se-Riau," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar yang dikutip CAKAPLAH.com, Rabu (2/9/2020) usai Launching PMBJJ di Gedung Daerah Pekanbaru.

Selain itu, kata Gubri, Pemprov Riau juga menerima bantuan CSR sebesar Rp75 juta dari Telkomsel. Dana tersebut nanti akan dibelikan handphone sebanyak 53 buah untuk untuk proses pembelajaran anak-anak kurang mampu.

"CSR Telkomsel itu akan diarahkan untuk pembelian handpone untuk anak-anak kurang mampu. Karena dari cerita yang kami terima, tak usah anak di pelosok daerah, anak di Pekanbaru saja ada yang kongsi-kongsi memakai handphone untuk pembelajaran daring," ungkapnya.

Gubri menyampaikan, kuota belajar tersebut nantinya akan dibagikan kepada siswa mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA sederajat se-Riau.

"Kuota belajar gratis ini kepada anak-anak se-Riau. Tadi disampaikan, kalau kurang Telkomsel siap menambahnya," sebutnya.

Untuk itu, dengan bantuan kuota dan CSR Telkomsel tersebut, Gubri berharap bisa mempermudah anak-anak Riau untuk mendapatkan pembelajaran secara daring.

"Kami ucapkan terima kasih kepada Telkomsel yang telah berkontribusi secara langsung mendukung dunia pendidikan di Riau. Mudah-mudan Telkomsel selalu berjaya dalam pengembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia ke depannya," ungkapnya.

Tak hanya itu, Gubri juga minta bantuan Telkomsel karena masih ada 264 desa di Riau yang jaringan internetnya kurang baik.

"Tadi sudah disetujui oleh Telkomsel, dan mungkin dalam waktu yang tak begitu lama semua desa di Riau bisa menikmati pembelajaran jarak jauh," cakapnya.

Sementara itu, Direktur Network Telkomsel, Hendri Mulya Syam mengatakan, terkait permintaan gubernur soal 264 desa yang belum bisa mengakses internet untuk proses pembelajaran jarak jauh, pihaknya sudah mengaksesnya dan tinggal sekitar 40 desa yang perlu pembenahan.

"Dari 264 desa sebagian besar sudah bisa mengakses internet, dan tinggal 40 desa yang saat ini dalam program pemerintah melalui Kominfo, yang mana di Indonesia ada sekitar 11 ribu desa lagi akan terwujud sampai tahun 2020," katanya.



Editor :Rius H.